.jpg)
Kembali melonjaknya temuan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), pada sejumlah binatang ternak di Kabupaten Tuban, mendapatkan respon serius dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan upaya penyemprotan disinfeksi, disejumlah Pasar Hewan di Kabupaten Tuban.
Melonjaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sejak awal Bulan Januari 2023 ini, membuat pemerintah mengambil langkah cepat, guna menekan penyebaran wabah yang menyerang binatang ternak ini.
Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Tuban, dilaporkan kembali mengalami peningkatan sejak beberapa hari terakhir ini. Lonjakan PMK sendiri, terjadi hampir di seluruh wilayah atau kecamatan.
Khawatir harga jual sapinya turun, sejumlah pemilik sapi memilih untuk melepas ear tag scure QR code yang sebelumnya terpasang di telinga sapinya. Menyikapi hal itu, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (KP3) Tuban buka suara.
Menyembelih hewan ayam banyak dilakukan sehari-hari, entah untuk konsumsi sendiri atau untuk diperjual belikan.
Dewan Pers dan Polri menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan. PKS pertama ini sebagai turunan dari nota kesepahaman (MoU) Dewan Pers - Polri untuk meminimalisir kriminalisasi karya jurnalistik.
Upaya pengendalian wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak terus dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban yang berkolaborasi dengan TNI. Kali ini edukasi terkait PMK dilakukan di wilayah Tuban, tepatnya pada masyarakat di Desa Dikir, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban.
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang mewabah sejak beberapa waktu lalu turut menjangkit hewan ternak di Kabupaten Tuban. Untuk itu, beberapa wilayah di Tuban turut dilakukan optimalisasi serentak penanganan PMK dengan vaksinasi PMK pada Rabu (2/11/2022).
Menjelang Pemilu 2014, Dewan Pers kembali mengingatkan soal tugas dan fungsi pers. Khususnya kepada wartawan yang sudah lulus uji kompetensi, untuk menghindari diksi yang dapat membelah publik.
Merujuk Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers pada pasal 3 ayat 1 menjelaskan, bahwa pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
