Uji coba pembukaan empat pasar hewan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, mendapatkan respon positif dari sejumlah masyarakat. Terutama pada peternak maupun pedagang ternak, yang biasa menggantungkan hidupnya di tempat tersebut.
Setelah kurang lebih empat bulan dilakukan penutupan, sebagai imbas dari penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, akhirnya resmi membuka kembali pasar hewan pada daerah ini, terhitung sejak Minggu, (2/10/2022).
Masih tingginya berita bohong atau informasi palsu di sosial media, mendorong Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) wilayah Jawa Timur Pelatihan Literasi Media untuk Publik Melawan Mis/Disinformasi, di Kampi Hotel Surabaya, 28-29 September 2022.
Setelah kurang lebih empat bulan ditutup, akibat mewabahnya virus Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) di Kabupaten Tuban, Pemerintah Kabupaten Tuban (Pemkab) telah memutuskan untuk melakukan uji coba pembukaan pasar hewan di Kabupaten Tuban.
Penjual dan pembeli ternak di Kabupaten Tuban, yang bergantung pada keberadaan pasar hewan, saat ini bisa sedikit bernafas dengan lega. Pasalnya, rencana dibukanya kembali pasar hewan, sudah di depan mata.
Kabar duga mendalam bagi masyarakat pers di Indonesia, karena Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra tutup usia. Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah tersebut, dikabarkan meninggal dunia di Malaysia.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Tuban, berencana untuk kembali membuka seluruh pasar hewan yang sempat ditutup.
Gerakan uji kompetensi wartawan (UKW) palsu yang bukan dilaksanakan oleh Dewan Pers menjadi topik serius yang dibahas Dewan Pers bersama konstituennya. Topik itu mengemuka dalam acara syukuran konstituen Dewan Pers yang dilaksanakan di Gedung Dewan Pers secara hibrid, Selasa (6/9) di Jakarta.
Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (31/8/2022) di Jakarta mengadili dan menolak permohonan uji materi atau judicial review tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Setelah membaca reformulasi dan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diajukan Dewan Pers terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Komisi III DPR siap memperjuangkan reformulasi dan DIM tersebut, Rabu (24/8/2022).
