Pasca melakukan rapat koordinasi perihal penutupan total akses Jembatan Glendeng di area Pendopo Kecamatan Soko, segenap instansi terkait menyepakati penutupan bakal diterapkan antara dua waktu. Yakni pukul 00.00 WIB dini hari, dan pukul 12.00 WIB, Kamis (9/9/2021) besok.
Persiapan pengerjaan sayap Jembatan Glendeng yang berada di ujung selatan Desa Simo Kecamatan Soko yang berbatasan dengan Bojonegoro sudah didengar masyarakat luas. Mereka telah menyiapkan rute maupun alternatif kalau sewaktu-waktu akses jembatan ditutup pada Rabu (8/9/2021) ini.
Setelah hampir satu tahun Jembatan Glendeng rusak tanpa perbaikan pada bagian sayap sebelah utara, kini masyarakat di Tuban selatan agaknya punya angin segar.
Sebanyak 25 pelanggar Protokol Kesehatan (Prokes) di wilayah Kecamatan Kerek terjaring Operasi Yustisi yang digelar oleh petugas gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tuban, Jumat (20/8/2021).
Pemerintah Kabupaten Tuban membuka lelang pembangunan jembatan pendekat jembatan Glendeng di Kecamatan Soko sejak tanggal 2 Agustus 2021. Lelang dibuka dengan nilai Rp4.171.356,55. Batas pendafataran peserta sampai tanggal 12 Agustus 2021.
Pembangunan jembatan Glendeng yang berada di selatan Tuban, tepatnya di Desa Simo Kecamatan Soko agaknya tak berbanding lurus dengan harapan masyarakat setempat.
Peristiwa kecelakaan maut terjadi lagi di Tuban pada pada Minggu (18/7/2021) sore sekitar pukul 15.40 WIB. Tepatnya, Kecelakaan yang merenggut 4 nyawa tersebut terjadi di jalur Pantura, Jalan Tuban – Widang KM 3-4, Dusun Widengan, Kelurahan Gedungombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Seorang biker, atau penghobi sepeda yang bisa bisa menempuh perjalanan di berbagai track dengan baik adalah biasa. Meski kemampuan tersebut harus diasah agar semakin lihai menakhlukkan medan.
Karena terjaring operasi yustisi sedang tidak memakai masker, puluhan warga harus menjalani sidang di tempat. Mereka didenda Rp50 ribu untuk kesalahannya tersebut. Diharapkan pelanggar tersebut jera.
Pengelolaan energi memerlukan keterlibatan banyak Kementerian dan Lembaga (K/L) termasuk pemerintah daerah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani Indrawati yang juga selaku Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemerintah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/6/2021), saat menerima kunjungan kerja Anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan melalui konferensi virtual atau melalui video.
