Praktik politik uang atau money politics tetap menjadi ancaman serius bagi integritas demokrasi di Indonesia. Dalam rangka membahas persoalan ini, Wawan Purwadi, Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Tuban, menghadirkan buku berjudul Amplop-Amplop Pesta Demokrasi.
Bawaslu Tuban menggelar acara Sosialisasi Pengawasan Pemilih Serentak Tahun 2024 dengan tema "Deklarasi Damai dan Berintegritas" di Grand Javanila Tuban, pada Senin (23/9/2024).
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menegaskan peran penting pers sebagai pilar keempat demokrasi dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia.
Demokrasi Indonesia kembali berada di ujung tanduk. Situasi politik terkini menunjukkan gejala-gejala yang mengkhawatirkan, di mana kelompok penguasa terlihat berusaha merongrong konstitusi demi kepentingan pragmatis kekuasaan.
Hari Kemerdekaan RI menjadi waktu yang tepat untuk merenungkan kembali arti kebebasan berpendapat, termasuk di dalamnya kebebasan pers.
Tahun 2024 yang akan datang bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi akbar, untuk memilih baik presiden dan wakilnya serta lembaga lesgislatif baik di tingkat daerah maupun pusat.
Pemilihan umum atau pemilu merupakan pesta demokrasi bagi sebuah bangsa dan rakyatnya. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu (UU No.7 Tahun 2017) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pemilihan umum (pemilu) merupakan suatu sarana demokrasi untuk menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Pemilu dilaksanakan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah, pemimpin/kepala daerah dan presiden/wakil presiden. Demokrasi
Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi. Di dalam suatu bangsa, etika politik merupakan salah satu etika yang membentuk kehidupan berbangsa. Etika politik mengkaji tentang tanggung jawab manusia sebagai warga negara sekaligus sebagai manusia.
Besaran insentif guru PAUD se-Kabupaten Tuban sebesar Rp300 ribu per bulan, dinilai Fraksi Demokrasi Perjuangan Indonesia DPRD Tuban masih kecil dan berada di bawah kebutuhan hidup layak, Rabu (6/7/2022).
