Kabupaten Tuban sebagi daerah yang berbatasan langsung dengan laut menjadikan banyak masyarakatnya yang bekerja sebagai nelayan. Banyakanya profesi nelayan menjadikan kebutuhan alat tangkap ikan sangat tinggi.
Persiapan dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang digelar tahun 2024 mendatang, kini sudah memasuki tahap baru. Setelah Nomor Urut Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2024, telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Rabu (14/12/022) silam.
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tuban resmi dilaunching di salah satu resto di Jalan Basuki Rahmat Tuban, Jumat (16/12/2022). Upaya ini salah satu langkah antisipasi terjadinya pelanggaran politik uang, yang unsurnya susah untuk dibuktikan.
Tahun 2024 mendatang akan dilaksanakan dua agenda besar kontestasi politik di Indonesia. Pertama, 14 Februari 2024 akan digelar Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kedua, 27 November 2024 akan dilaksakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di seluruh wilayah Indonesia.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban melakukan uji publik terhadap 3 rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Tuban dalam pemilihan umum tahun 2024.
Pemerintah Kabupaten Tuban dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah sepakat menggedok bahwa dana bantuan partai politik (banpol) di Tuban naik menjadi Rp5 ribu per suara pada tahun 2023.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dody Fachrudin menyampaikan menerima dan menyetujui APBD Kabupaten Tuban tahun anggaran 2023, akan tetapi terdapat 18 sarat yang harus dipenuhi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban telah mmebuka pendaftaran rekrutmen badan adhoc pemilu 2024 yaitu PPK dan PPS tingkat kecamatan.
Perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun didukung oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD jatim, M Fawait. Dukungan tersebut tak lain untuk pembangunan desa yang lebih optimal dan kecenderungan polarisasi yang memecah masyarakat, khususnya di desa.
Pendaftaran lembaga ad hoc penyelenggara pemilu 2024, PPK dan PPS kedepan akan dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau SIAKBA. Namun hingga saat ini pendaftaran belum dibuka.
