Reporter : Ali Imron
blokTuban.com - PT Trans-Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) Tuban sebagai perusahaan penopang kebutuhan BBM nasional atau sebagai Object Vital Nasional ( Obvitnas ) mulai menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP). TPPI menargetkan kategori emas dari Mabes Polri pada penilaian di bulan Desember 2023 mendatang.
Berada di urutan 104 perusahaan Migas nasional,. TPPI wajib menerapkan sistem manajemen pengamanan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2019. Sistem tersebut saling terkait antar fungsi di TPPI, sehingga keamanan tidak hanya tugas security semata tetapi semua fungsi juga bertanggungjawab atas hal itu.
Dodo Masdori selaku Kepala Seksi Security PT TPPI menjelaskan, bahwa terdapat 118 kriteria sistem manajemen pengamanan dan salah satu upaya untuk memenuhi kriteria yaitu digelar workshop penilaian resiko pada minggu kedua bulan Januari 2023. Workshop di salah satu hotel di Jalan Basuki Rahmat Tuban itu, dihadiri oleh nara sumber/ahli di bidang penilaian resiko dan diikuti oleh seluruh fungsi di TPPI.
"Diantaranya tim security, operasi, IT, public relation, maintenance dan lain sebagainya. Usai mendapat pembekalan, setiap fungsi akan berlatih mengisi tabel sistem penilaian resiko di fungsinya masing-masing," ujar Dodo kepada reporter blokTuban.com.
Dodo melanjutkan, bahwa setelah 118 kriteria terpenuhi maka akan dinilai oleh auditor dari Baharkam DirPamObvit Mabes Polri didampingi Polda Jatim. Sesuai rencana kerja bidang security TPPI, pada minggu ketiga Januari akan digelar kembali workhop dengan narasumber Dirpamobvit Mabes Polri selama 3 hari.
Baca juga:
Kolaborasikan CSR TPPI dan Pertamina Fuel Terminal Tuban untuk Kembangkan Pantai Panduri
Selanjutnya, audit tahap II akan dilakukan dari Kilang Pertamina Internasional (KPI) di pertengahan Februari 2023. kedatangan KPI tersebut, menindaklanjuti penilaian/audit tahap 1 yang sudah berjalan di bulan November 2022. Beberapa kekurangan di audit 1 akan dilihat kembali, sudah sejauh mana proses pemenuhannya dari TPPI.
"Setelah itu akan diberi rekomendasi dan hasil dan bulan Maret 2023 akan mendapat pembinaan teknis (bimtek) dari Mabes Polri diantaranya dari sisi administrasi, hingga sarana prasarana," jelasnya.
Audit eksternal, lanjut Dodo akan berlangsung pada bulan Juli dari Mabes Polri. Dalam kesempatan itu akan ada tim klarifikasi, dan akan diketahui TPPI sudah mencapai level perunggu, perak, atau emas. Diharapkan di Desember 2023, TPPI mendapat undangan dari Mabes Polri untuk menerima sertifikasi emas.
"Sertifikasi keamanan dari Mabes Polri berlakunya sekitar 3 tahun. Setelah itu dinilai kembali apakah turun atau konsisten. Sehingga personil Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) TPPI akan bekerja hari per hari, dan menginput data pengamana yang akan diperiksa oleh Baharkam setiap tahunnya," bebernya.
Di lain sisi, Dodo menambahkan bahwa TPPI memiliki karakteristik unik dibanding perusahaan lainnya. Berawal dari kepemilikan swasta dan berada di 3 desa yaitu Remen, Tasikharjo, dan Purworejo, Kecamatan Jenu, Tuban tentu resiko keamanannya berbeda dengan industri yang memiliki kawasan khusus. Sehingga komunikasi dengan semua pihak terus dijaga, meskipun dinamika sosial terus ada. Baik dengan warga, pemerintah, maupun industri sekitar.
"Seperti aksi demo itu boleh, namun harus tetap memahami aturan di objek vital Migas. Aturannya minimal 500 meter dari pagar terluar. Di jalan atau zona tiga (aman) juga tidak boleh karena banyak aktifitas kendaraan yang memuat produk Migas. Jalan dan penerangan tersebut dibangun oleh TPPI sebagai kontribusi kepada lingkungan, sehingga diharapkan sama-sama dijaga dan dirawat bersama," pesannya.
Dodo juga telah memberikan sosialisasi kepada eksternal dan memberi ruang bila ada masalah silakan datang ke kantor security di gate 5. Selama ini semua permasalah telah diselesaikan dan kondusifitas tetap terjaga. [Ali]
Temukan konten blokTuban.com menarik lainnya di GOOGLE NEWS
