Reporter : Ali Imron
blokTuban.com - Bupati Rembang, Abdul Hafidz meminta kepada pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) untuk mencatat perusahaan swasta yang tidak peduli terhadap penggalangan dana PMI yang merupakan program kemanusiaan internasional. Tak berlebihan, karena mereka memanfaatkan keuntungan dan tenaga dari Rembang, namun ketika diminta dana kemanusiaan tidak peduli.
Uang dari pengumpulan bulan dana PMI digunakan untuk membantu warga yang terkena musibah. Diantaranya yang terkini untuk membantu warga terdampak tanah gerak di Desa Gedangan dan Dusun Grajen, Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang.
“Hari ini kita sedih, banyak musibah. Yang terkini adalah yang paling parah rumah ikut ke bawah. Jadi, rumah ini bergeser ke bawah. Karena tanahnya ambles. Ini ada 11 rumah yang ada di Grajen. 4 rumah sudah hancur dan 7 menunggu waktu,” ujar Bupati Rembang dikutip dari situs Rembangkab, Senin (2/1/2023).
Ketua PMI Kabupaten Rembang, dr.Samsul Anwar menambahkan selain berhasil mengumpulkan penggalangan bulan dana, pihaknya juga telah berhasil mengumpulkan darah melalui donor darah.
Baca juga:
26 Paket Ruas Jalan Tahun 2022 di Rembang, Baru 5 Proyek Selesai Tepat Waktu
“Alhamdulillah saat ini kantong darah kita surplus banyak. Kita bahkan sudah bisa mengcover Blora, Pati dan Tuban,” imbuhnya.
Diketahui, PMI Kabupaten Rembang dalam beberapa bulan terakhir telah menggalang dana sosial yang diberi nama Bulan Dana PMI tahun 2022. Dana sosial yang berhasil dikumpulkan melalui penggalangan Bulan Dana tahun 2022 yang dimulai bulan Agustus sampai awal November kemarin mencapai Rp.775.760.000, dan melampui target Rp.700 juta.
Dalam kesempatan itu, PMI juga memberikan penghargaan kepada donatur yang telah menggalang dana. Penghargaan untuk pihak swasta yang mengumpulkan dana terbanyak yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Alfamart dan PLTU. Swasta tercepat diberikan kepada Rumah Sunat Pamotan.
Sedangkan untuk kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbanyak meliputi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Agama serta Dinas Kesehatan. Untuk OPD tercepat diberikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS). [Ali]
Temukan konten blokTuban.com menarik lainnya di GOOGLE NEWS
