Reporter : Muhammad Nurkholis
blokTuban.com - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tuban merespon dengan dinaikkannya harga BBM sejak 3 September 2022 lalu. Menurut Ketua DPD KNPI, Sutrisno bahwa menaikkan harga BBM bukanlah sebuah solusi.
BBM sendiri mulai dinaikkan oleh pemerintah pada tanggal 3 September 2022 persisnya pukul 14.30 Wib. Kebijakan tersebut tentunya akan menimbulkan kenaikan harga kebutuhan lainnya.
Kenaikan harga BBM oleh pemerintah, sekarang menuai polemik di tengah situasi ekonomi negara yang belum pulih seutuhnya dampak pandemi covid-19. Upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui tiga (3) cara, yaitu peningkatan konsumsi nasional, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter.
“Pemerintah menaikkan harga BBM yang secara otomatis mengganggu ketiga rencana tersebut yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak,” Ucap Ketua DPD KNPI Tuban, Sutrisno Puji kepada blokTuban.com, Selasa (6/09/2022).
Menurut Sutrisno, kenaikan harga BBM akan berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dapat mempercepat terjadinya inflasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia.
Baca juga :
- Imbas Harga BBM Naik, ORGANDA Tuban Ancang-ancang Naikkan Tarif Angkutan Umum
- Pertamina Patra Niaga Pastikan Ketersediaan Stok BBM Subsidi bagi Masyarakat
- Tarif Baru Angkot Kuning di Tuban Setelah BBM Naik untuk Penumpang Umum, Mahasiswa dan Pelajar
"Kenaikan harga BBM tentu menyentuh inflasi. Secara umum karena akan merambat ke seluruh sektor termasuk harga-harga komoditas kebutuhan dasar masyarakat," imbuhnya.
Menaikkan harga BBM, Lanjut Tris sapaan akrabnya juga akan mengganggu perputaran roda ekonomi dalam sektor-sektor strategis negara. Di mana sebagian besar aktivitas perekonomian nasional bergantung pada sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan lain sebagainya.
Semestinya, pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi bukan justru menaikkan harga BBM. Selama ini, sudah menjadi rahasia umum, bahwa terdapat banyak praktik mafia BBM bersubsidi yang sangat merugikan rakyat dan negara.
Melihat persoalan tersebut, DPD KNPI Tuban menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Lalu, mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM, dan mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran.
"Tak kalah pentingnya mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi," tutupnya. [Nur/Ali]
Temukan konten Berita Tuban menarik lainnya di GOOGLE NEWS
.jpg)
