Reporter : Ali Imron
blokTuban.com - Kesejahteraan semua tenaga kerja yang bekerja dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Tuban sudah seharusnya menjadi tanggung jawab yang harus dipikirkan bersama. Baik itu tenaga ASN, non ASN maupun juga tenaga Tenaga Sukwan.
Ketika berbicara mengenai 3 golongan pekerja di atas, tentu terlihat banyak perbedaan terkait dengan kesejahteraan yang didapat. Lebih khusus Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tuban ingin membahas atau lebih tepatnya memperjuangkan kelompok tenaga Sukwan yang sejauh ini masih jauh dari standart kesejahteraan atau bahkan standart upah layak UMK.
Padahal dalam kacamata Fraksi PDI Perjuangan, tenaga Sukwan terutama yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan memiliki peran yang sangat penting dan punya tugas yang bisa dikatakan penuh dengan resiko.
Tenaga Sukwan Dinkes yang jumlahnya 283 orang tersebut bahkan harus berjibaku di garda depan penanganan Covid 19 yang sampai hari ini masih belum benar-benar usai. Dengan beban kerja dan tanggung jawab yang sedemikian besar tersebut, tentu layak diberi apresiasi yang setara berupa tunjangan kesejahteraan.
Tunjangan kesejahteraan ini juga tentu bisa menjadi pemicu dan dorongan agar kerja-kerja tenaga sukwan ini menjadi lebih baik. Karena itu Fraksi PDI Perjuangan meminta dan mendorong Pemkab untuk memikirkan bersama langkah-langkah alternati apa yang dapat diambil agar kesejahteraan Tenaga Sukwan ini bisa ditingkatkan.
Baca juga :
- Setelah Biogas, TPA Gunung Panggung Diminta Hasilkan Listrik
- Insentif Guru PAUD se-Tuban Rp300 Ribu, Fraksi Demokrasi Perjuangan Indonesia Minta Dinaikkan 3 Kali
- Ulang Tahun ke-49, PDI Perjuangan Tuban Ingatkan Pentingnya Penguatan Ideologi
"Dari beberapa alternatif yang ada mungkin tenaga sukwan ini bisa diikutkan dalam program P3K di masa mendatang. Beberapa alternatif lain juga sangat diperlukan sepanjang tidak menabrak dan melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Menpan RB," ujar Tulus Setyo Utomo, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tuban kepada blokTuban.com.
Tulus menilai selama ini para tenaga Sukwan Dinkes Tuban hanya menerima gaji sekira R.200.000,- hingga Rp.400.000 per bulannya. Bahkan di beberapa kasus ada juga tenaga sukwan yang tidak menerima gaji tiap bulannya dan hanya diberikan per triwulan.
"Jadi sekali lagi, demi rasa keadilan bersama Fraksi kami meminta dan mendorong saudara-saudara yang ada di gedung DPRD ini untuk memikirkan bersama nasib mereka ini," imbuh pria kelahiran 1968 itu.
Mengenai pengangkatan tenaga sukwan ini, Fraksi PDI Perjuangan juga masih belum terlalu paham bagaimana menakisme pengangkatan yang dipakai selama ini. Apakah pengangkatan tenaga sukwan ini melalui surat tugas yang resmi semacam SK atau hanya dengan penugasan secara lisan.
Kalau misalnya hanya menggunakan penugasakan secara lisan maka hal ini akan sangat beresiko dan merugikan tenaga sukwan itu sendiri karena tidak ada ikatan dan jaminan yang legal.
"Sebagai contoh, di Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan tenaga sukwan diangkat dengan diberikan SK oleh Dinas terkait. Lalu apakah cara ini juga bisa diambil dan ditiru oleh Satuan Kerja di Tuban demi melindungi hak-hak tenaga sukwan?,"
Lalu, dalam pemandangan umumnya Fraksi PDI Perjuangan juga menyinggung anggaran belanja pegawai yang awalnya Rp. 1,119 Trilliun kini menjadi Rp. 1,202 Trilliun yang berarti mengalami peningkatan hingga Rp.83 milyar sekian yang setara dengan 7,45%.
Angka tersebut tentu bukan angka yang kecil mengingat banyak anggaran di pos-pos lain yang juga membutuhkan peningkatan berdasarkan urgensinya. Dari fakta tersebut, Fraksi kami tentu ingin mengetahui lebih jauh dan lebih detail tentang penggunaan dari anggaran tersebut.
"Pertanyaannya apakah ada kemungkinan atau potensi mengakomodir pemberian intensif kepada tenaga sukwan melalui anggaran belanja pegawai kali ini? Mengingat selama ini tenaga sukwan hanya menerima honor yang bersumber dari iuran ASN dan Jasa Pelayanan (Japel) saja," jelasnya. [Ali]
Temukan konten Berita Tuban menarik lainnya di GOOGLE NEWS
