Reporter: Dina Zahrotul Aisyi
blokTuban.com- Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tuban yang berlokasi di Jalan dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan Mal Pelayanan Publik ke-8 yang ada di Jawa Timur serta urutan ke-51 di Indonesia.
Gedung MPP dengan tiga lantai tersebut merupakan salah satu terobosan dan inovasi dari Pemerintah Kabupaten Tuban dan berbagai pihak untuk memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat Tuban.
Dalam kegiatan launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tuban pada Kamis (10/2/2022) dihadiri oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik KEMENPANRB RI, Diah Natalisa, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, serta Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky beserta jajaran Forkopimda.
Dalam sambutannya, Bupati Aditya Halindra Faridzky mengungkapkan, sesuai dengan salah satu terobosan dari Presiden dan Gubernur, yakni memberikan kemudahan yang luar biasa bagi masyarakat dalam perijinan, maka dengan adanya MPP ini ia berharap masyarakat mendapatkan kesempatan yang jauh lebih luas.
Terobosan lain yang dilakukan Pemkab Tuban, salah satunya yakni membeli alat untuk foto dan cetak KTP yang disebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban.
"Dengan adanya pelayanan yang lebih dekat ke masyarakat tersebut, maka masyarakat diharapkan bisa lebih aware terhadap update data. Menurut analisa dan evaluasinya, update data yang dilakukan terhambat karena masyarakat tidak begitu peka terhadap pengupdatean KK dan KTP," terangnya.
Hal tersebut, menjadikan indikator-indikator yang seharusnya dapat dicapai pemerintah belum bisa terselesaikan. Dengan berdirinya MPP juga diharapkan bisa mengintegerasikan beberapa data terkait pelayanan publik.
"Misalnya ada antara data di Dukcapil dan BPS yang tidak sama. Salah satu tujuan update data ini untuk memotret rata-rata lama pendidikan yang ada di Kabupaten Tuban," ungkapnya.
Bupati Halindra melanjutkan, rata-rata pendidikan masyarakat di Kabupaten Tuban ada pada tingkat SMP, sehingga dengan adanya terobosan update KK tersebut diharapkan bisa meningkatkan rata-rata pendidikan di Kabupaten Tuban.
"Ketika semua pelayanan tidak terintegerasi dan tidak dilakukan secara digitalisasi maka beberapa hal ini bisa terputus. Padahal bisa dimanfaatkan untuk terobosan lain agar anggaran APBD kedepannya bisa lebih tepat sasaran," lanjutnya. [Din/Ali]
.jpg)
.JPG)
