Reporter: Ali Imron
blokTuban.com – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tuban tahun 2020 diganjar oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).Di era kepemimpinan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, predikat tersebut dipertahankan dari BPK RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Sebagai wujud apresiasi, Bupati Lindra menerima plakat dan piagam Opini WTP lima kali beruntut yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama 37 kepala daerah se-Jatim di Banyuwangi.
Dalam keterangan tertulisnya, Lindra menjelaskan penghargaan tersebut menjadi penyemangat sekaligus motivasi untuk meningkatkan capaian kinerja. Khususnya dalam pelaksanaan menjunjung komitmen tinggi untuk menjaga akuntabilitas, kerja efektif dan efisien. Tujuannya mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.
"Ini modal dasar dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pemerintah. Seluruh jajaran Pemkab Tuban harus mampu menambah semangat bekerja dan melayani masyarakat lebih baik. Jadikan ini sebagai pelecut meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan kabupaten," ujarnya, Sabtu (30/10/2021).
Usai menyerahkan penghargaan, Khofifah mengatakan keberhasilan dalam mendapatkan opini WTP ini merupakan hasil dari kerjasama yang harmonis dari sejumlah instansi pemerintahan. Jika diibaratkan kelompok musisi atau orkestra, maka kepala daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah komandan orkrestasi.
Orkrestrasi adalah bagaimana semua elemen terkait bisa menjadi partner yang harmonis. Ada kerja keras, kerja berat, kejar luar biasa. Tugas besar yang luar biasa itu adalah ketika kita bersama-sama harus menangani pandemi Covid 19, yang pada saat itu mengalami lonjakan yang eksponensial.
Gubernur perempuan di Jatim mengatakan keberagaman di Jawa Timur merupakan sebuah potensi yang harus disikapi dengan bijak. "Taman safari politik kita ini juga harus nampak indah,varian varian warna di taman safari politik kita, harus enak dilihat dan memberikan manfaat,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Jatim Kemenkeu RI, Taukhid, menjelaskan penghargaan ini merupakan bagian dari apresiasi pemerintah untuk mendorong pemerintah daerah agar bisa mengupayakan, mempertahankan Opini WTP dari BPK di wilayah masing-masing.
“Poin penting dari penghargaan Opini WTP adalah kemampuan pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan keuangan publik yang benar-benar untuk rakyat. Tujuan akhirnya kemakmuran rakyat,” tutupnya. [ali/mu]
