Reporter : Ali Imron
blokTuban.com - Tri Astuti selaku Ketua Fraksi Gerindra sekaligus Ketua Komisi 4 DPRD Tuban mempertanyakan insentif tenaga kesehatan (Nakes) yang belum dicairkan di tahun 2021.
Dalam rapat kerja bersama mitra Komisi 4 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) tahun 2022, Astuti dengan tegas menyinggung tentang insentif Nakes yang belum terbayar sampai dengan bulan Juli.
"Kita tau bahwa Nakes adalah garda terdepan dalam penanganan pasien Covid-19 di Tuban. Sudah banyak Nakes kita yang berguguran dan masih banyak juga yang dirawat maupun isoman karena ikut terpapar," kata Astuti ketika dikonfirmasi blokTuban.com, Minggu (25/7/2021).
Lanjut politisi Gerindra bahwa mereka rela berjuang sepenuh hati guna membantu dan melayani masyarakat tanpa kenal lelah dan waktu. Sudah sepantasnya pemerintah memberikan apresiasi berupa insentif tambahan bagi mereka.
Saat Raker juga disampaikan bahwa untuk insentif tahun 2020 telah terbayar sampai bulan Desember. Tetapi untuk tahun 2021 insentif belum diberikan sama sekali.
Akhir-akhir ini lonjakan kasus Covid-19 di Tuban cukup memprihatinkan. Insentif Nakes yang bersumber baik dari APBD maupun APBN belum dicairkan, namun jasa pelayanan bagi Nakes RSUD sudah terbayar karena memang RSUD dr. R Koesma telah BLUD.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, Bambang Priyo Utomo mengatakan bahwa insentif nakes yang berasal dari APBD sudah diajukan dan tinggal menunggu Perbup ditandatangani.
"Oleh karena itu, Dinkes berharap Kepala daerah segera mencairkan insentif Nakes," sambungnya.
Masih kata Astuti, Nakes di Tuban telah bekerja bertaruh nyawa hanya demi rasa kemanusiaan yang tinggi. Untuk itu sudah sewajarnya dan sepatutnya pemerintah baik pusat maupun daerah segera mencairkan insentif nakes.
Adapun anggaran insentif untuk tahun 2021 dibagi dua. Untuk Nakes PNS totalnya Rp8.902 800.000 dan Non PNS jumlahnya Rp6.954.400.000. [ali/col]
