Reporter: Ali Imron
blokTuban.com - Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) belum tahu pasti alasan detail Kementrian Sosial (Kemensos) RI menghapus data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tuban sebanyak 21.988 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas P3A Tuban, Joko Sarwono kepada blokTuban.com setelah rapat koordinasi dengan Komisi 4 DPRD Tuban di kantornya Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Rabu (13/1/2021).
"Yang menghapus data adalah sistem Kemensos. Tahunya Pemerintah Daerah menerima surat dan kemudian ditindaklanjuti ke Pemerintah Desa," ucap Joko Sarwono.
Joko juga merinci di tahun 2020 jumlah KPM BPNT Tuban lebih dari 107 ribu, dan tahun 2021 berkurang dan tersisa 85 ribu KPM lebih. Awal pekan ini, Dinsos telah mengirimkan data yang dihapus ke Pemdes dan hari ini tanggal 13 Januari 2021 pukul 00.00 Wib semua data bisa masuk ke provinsi.
Resiko terburuk jika data tidak masuk, maka KPM yang dihapus tidak bisa lagi menerima program BPNT Kemensos. Harapannya puluhan ribu KPM yang terhapus bisa kembali menerima Bansos.
"Memang perintahnya mendadak, sehingga kami himbau seluruh operator desa bekerja keras menguograde data KPM yang terhapus tersebut. Hingga siang ini dari 311 desa, 80 persen datanya telah masuk," terangnya.
Dinsos mencatat KPM yang dicoret Kemensos di sistem meliputi invalidasi data kependudukan mereka, spam Kemenkeu, dan graduasi penerima PKM non komponen. Karena yang menerima PKH otomatis juga penerima BPNT.
Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Tuban, Tri Astuti menemukan akar masalah dari persoalan BPNT yaitu perbaikan data ditingkatan desa. Ia menekan Dinsos untuk mengedukasi Pendwa khususnya operator Bansos untuk memperbaruhi data.
"Data bisa hilang atau terhapus ketika dianggap invalid dan tak layak menerima karena sudah mampu atau tidak sesuai NIK. Data sebanyak itu yang hilang sangat disayangkan," sambung politisi Dapil II.
Astuti yang merupakan Ketua DPC Gerindra Tuban menegaskan permasalahan yang dimiliki saat ini bahwa operator di masing-masing desa seringkali tidak mengupgrade data penerima Bansos secara tepat.
Ada beberapa kendala yang ditemukan Komisi 4 yaitu operator belum paham IT secara baik, atau ganti operator. Pihaknya menyarankan ke Dinsos bagaimana jika operator desa tidak berganti-ganti. Harapannya data kemiskinan sesuai kriteria Kemensos dapat diupdate secara tepat. [ali/ ]
