Reporter: Khoirul Huda
blokTuban.com - Rapat Paripura dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas laporan Badan Anggaran (Banggar) dan Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Tuban digelar di gedung DPRD Kabupaten Tuban.
Pada rapat tersebut, penyampaian jawaban Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dibacakan langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Tuban Noor Nahar Hussein. Menurutnya, R-APBD tahun 2019 sebesar 16,06 miliar untuk pos anggaran belanja Satpol PP itu sudah wajar, karena memang kegiatan dari Satpol PP itu banyak.
"Saya kira R-APBD tahun 2019 untuk Satpol PP wajar, karena memang kegiatanya banyak yang harus dikerjakan Satpol PP Tuban," terang Wabup usai rapat paripurna, Senin (29/10/2018).
Wabup juga menambahkan, selain kegiatan di lapangan sebagai upaya represif penegakkan Peraturan Daerah (Perda). Anggaran itu juga untuk pengamanan kegiatan dan aset vital tertentu milik Pemkab, karena saat ini memang banyak kegiatan yang harus mendapatkan pengamanan secara terpadu bersama Polri dan TNI.
"Ini juga merupakan anggaran untuk membantu pada pengamanan Pilkades nanti," tambah Wabup.
Diketahui, Satpol PP Tuban memiliki total belanja yang cukup besar, yaitu sebesar 16,06 miliar dengan rincian belanja tidak langsung sebesar 5,07 miliar dan belanja langsung sebesar 10,09 miliar.
Hal itu mendapatkan sorotan dari fraksi Golkar dan PKS saat rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi. Mereka menilai selama ini Satpol PP belum melakukan kinerjanya yang seharusnya tercapai, seperti contoh masih banyak trotoar yang dipakai untuk tempat berjualan sehingga sangat mengganggu pejalan kaki yang menggunakan trotoar.[hud/col]
