Bupati Tuban, H. Fathul Huda beserta rombongan meninjau bangunan jalan poros desa di wilayah Jenu dan Merakurak, Kamis (4/1/2018). Tujuan peninjauan langsung ke lapangan itu, untuk memastikan kualitas jalan yang dibangun dengan uang rakyat di tahun anggaran 2017 tersebut.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengimbau kepada perusahaan di Kabupaten Tuban untuk memberikan upah para pekerjanya sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Sebab, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan jaminan sesuai dengan pembayaran UMK.
Lahirnya Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan lembaga ekonomi tingkat desa.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban mengklaim, kekurangan 20 ribu blangko KTP elektronik (e-KTP) dapat diselesaikan sebelum pertengahan tahun 2018. Sebab diungkapkan pihaknya setiap harinya 500 sampai 600 blangko telah diterima dari pusat.
Kendaraan besar atau truk diimbau tidak melintas di jalan raya saat libur Natal dan tahun baru berlangsung. Namun, setelah libur dipastikan usai, kendaraan truk baru diperbolehkan kembali melintas.
Sebuah toko jamu yang berada di Jalan Lukman Hakim, Tuban, Jawa Timur digerebek petugas gabungan dari Polres Tuban, Dinas Kesehatan Tuban, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Timur (Jatim), Sabtu siang, (30/12/2017). Dari penggerebekan itu, petugas berhasil mengamankan ratusan botol jamu, beberapa obat kuat yang telah kadaluarsa, dan tidak memiliki izin edar.
Sebuah toko jamu yang berada di Jalan Lukman Hakim, Tuban, Jawa Timur digerebek petugas gabungan dari Polres Tuban, Dinas Kesehatan Tuban, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Timur (Jatim), Sabtu siang, (30/12/2017). Dari penggerebekan itu, petugas berhasil mengamankan ratusan botol jamu, beberapa obat kuat yang telah kadaluarsa, dan tidak memiliki izin edar.
Bupati Tuban, Fathul Huda, menerima piagam dan tanda kehormatan Wredatama Nugraha Madya dari Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI).
Sebagian besar perusahaan masih banyak yang belum mampu menggaji karyawannya berdasarkan standar upah atau Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ternyata telah membahas beberapa isu terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Tuban. Isu strategis itu dibahas untuk revisi RTRW Tuban dari 2012 lalu sampai 2032 mendatang.
