Kontak Nelayan dan Tani Andalan (KTNA) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban sepakat tolak rencana pemerintah pusat yang akan mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand. Mereka khawatir setelah impor terealisasi harga gabah di pasaran jeblok.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban langsung bertindak memberikan bantuan bagi dua bangunan rumah yang terdampak terkena hantaman gelombang.
Pihak Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Kenduruan menyayangkan study banding Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kecamatan Kenduruan. Pasalnya, kegiatan yang menggunakan Dana Desa (DD) itu terkesan dimanfaatkan pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab untuk rekreasi keluarga.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban mendorong pemerintah setempat untuk segera bertindak dalam pembangunan kilang minyak Pertamina Rosneft di Kecamatan Jenu.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otoda Setda Kabupaten Tuban mengadakan rapat koordinasi (rakor) terkait pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun2018 di Ruang Rapat lantai 1 Setda Tuban, Rabu (10/01/2018).
Sampai akhir tahun 2017 lalu, rata-rata dalam satu bulan pendapatan dari parkir berlangganan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Perhubungan setempat mencapai Rp700 juta.
Gedung baru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban yang berada di Jalan Wahidin Sudirohusodo telah ditempati, Kamis (4/1/2018).
Kondisi dunia transportasi di Kabupaten Tuban perkotaan bertahun tahun selama ini dalam kondisi hampir mati suri. Seperti halnya, jumlah angkutan kota yang terus menurun, kondisi kendaraan yang semakin jauh dari kelayakan jalan serta tidak adanya angkutan kota yang beroperasi pada malam hari.
Pengisian perangkat desa di Kabupaten Tuban ternyata masih meninggalkan masalah. Hai itu terbukti adanya peserta tes perangkat desa yang melaporkan pengawas dan panitia tes pengisian perangkat desa ke pihak hukum.
Pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang sesuai dengan peraturan menteri (Permen) kelautan dan perikanan nomor 2 tahun 2015 masih menjadi polemik di kalangan nelayan bawah, terutama yang menggunakan alat tangkap yang dimaksud.
