Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KP Ronggolawe terus ber komitmennya memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu. Ini dibuktikan selama setahun di 2025 lalu, LBH KP.Ronggolawe menangani 235 perkara berkuatan hukum dan konsultasi hukum probono.
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban bersama Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) Zona Pantura menggelar pelatihan survei dan pemetaan sosial, Sabtu (6/12/2025).
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Tuban mengeluarkan instruksi resmi untuk melakukan penggalangan dana kemanusiaan bagi korban banjir yang melanda Aceh dan Sumatra. Instruksi ini tertuang dalam Surat Nomor 146/PC.01/A.II.08.03/1643/12/2025 bertanggal 03 Desember 2025.
Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Tuban melakukan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KP. Ronggolawe Tuban. Ketua PC Muslimat NU Siti Syarofah telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Direktur LBH KP.Ronggolawe Nunuk Fauziyah.
blokTuban.com – Pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 resmi memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola sumur minyak tua, khususnya yang ada di wilayah kerja migas yang tidak lagi aktif atau berproduksi rendah.
Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban belum menyalurkan beras dari program bantuan pangan non tunai daerah (BPNTD) bagi keluarga miskin. Alasannya, data calon penerima bantuan tersebut masih belum jelas. Data yang ada masih divalidasi untuk memastikan program tepat sasaran.
blokTuban.com – Mediasi ketiga sengketa internal Klenteng Kwan Sing Bio Tuban yang digelar Komisi II DPRD Kabupaten Tuban, Senin (11/8/2025), belum ada titik temu. Alih-alih mendekatkan pendapat, forum justru memunculkan pernyataan tegas dari masing-masing kubu tanpa menghasilkan kesepakatan final. Hadir dalam forum tersebut Ketua Terpilih Klenteng Kwan Sing Bio, Go Tjong Ping, bersama dua tokoh yang sejak awal berada di jalur berseberangan Alim Sugiantoro dan pihak Surabaya yang ditokohkan sebagai penengah Soedomo Margonoto dan kawan-kawan.
– DPRD Kabupaten Tuban melalui Komisi II bakal menggelar kembali pertemuan untuk mencari solusi konflik yang terjadi Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Kwan Sing Bio Tuban.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KP. Ronggolawe mengkritisi kali kedua berkas penyidikan kasus dugaan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (1) KUHP Jo pasal 315 KUHP Jo pasal 316 KUHP dikembalikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban pada penyidik Polres Tuban.
Aditya Halindra Faridzky atau biasa disapa Mas Lindra hampir dipastikan bakal kembali memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Tuban untuk periode 2025-2030.