Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi isu krusial yang dikritisi oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tuban. Mereka melakukan aksi, dan meminta Pemerintah Kabupaten Tuban untuk tidak diam dan terkesan membiarkan PHK terus menerus dialami buruh.
Puluhan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Konsulat Cabang Kabupaten Tuban melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSP dan Naker) Kabupaten Tuban, Selasa (3/8/2021).
Dalam perayaan May Day tahun 2021, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Konsulat Cabang Kabupaten Tuban menggelar aksi damai di Kantor Pemkab dan DPRD Tuban, Sabtu (1/5/2021).
Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Keluarga Berencana (Dispemdes dan KB), berikut ini pencapaian peserta keluarga berencana baru di Tuban.
Pasien miskin asal Desa Kedungmakam, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban akhirnya mendapat Surat Pernyataan Miskin (SPM) dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tuban sebagai ganti Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sehingga, saat ini semua beban pembiayaan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Tuban ditanggung pemerintah setempat.
Menipisnya anggaran program berobat gratis bagi masyarakat miskin, membuat Pemerintah Kabupaten Tuban (Pemkab) harus mewanti-wanti agar tidak menanggung hutang yang semakin membengkak.
Pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten akan dilakukan identifikasi.
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein memastikan, jika di tahun 2017 pelayanan pasien miskin dengan menggunakan Surat Pernyataan Miskin (SPM) akan dihapus, karena dianggapnya telah menjadi beban APBD.
Hutang Pemkab terhadap pemberlakuan program Surat Pernyataan Miskin (SPM) memang tinggi. Tak tanggung-tanggung, bahkan nilainya pun mencapai angka miliaran rupiah.
Akan dihapusnya Surat Pernyataan Miskin (SPM) sebagai jaminan pengobatan gratis bagi masyarakat Tuban sudah dicanangkan gantinya.
