Bantuan dari Pemerintah Pusat untuk mensejahterakan rakyat dan untuk memperkuat ketahanan pangan yakni Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) siap dibagikan kepada warga di Kecamatan Kerek, Senin (15/2/2016).
Ikatan Mahasiswa Ronggolawe atau dikenal dengan IMARO bulan-bulan ini sibuk dengan agendanya yaitu berkeliling Kota Tuban. Agenda tersebut bukanlah nge-trip ataupun hura-hura tapi melaksanakan agenda Sosialisasi Kampus (SosKam) yang diadakan setiap tahun dengan sasaran Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat Se-Kabupaten Tuban.
Petugas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dinilai masih belum bisa bersikap ramah ketika melayani masyarakat.
Kecelakaan maut melibatkan dua pengendara motor di jalan Kecamatan Jatirogo, tepatnya di Desa Pasean, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban.
Tampaknya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), di Kementrian Agama (Kemenag) kantor Tuban harus bersabar lebih lama. Sebab usai dinyatakan lulus Kategori 2 (K2) pada tahun 2013 lalu, hingga sekarang mereka belum menerima SK PNS dari pemerintah.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Tuban, Nur Janah, menjelaskan, rencana pemberdayaan eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) asal Tuban, yang sekarang sudah kembali di Bumi Wali ini, tidak hanya dilakukan lembaga yang dia pimpin.
Beras untuk masyarakat miskin (Raskin), yang biasa diterima warga kurang mampu dipastikan akan dihapus mulai tahun 2016 ini. Sebagai gantinya, warga akan mendapat Beras Masyarakat Sejahtera (Rasta).
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban, Sunarto mengatakan, fasilitas basket dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban tidak boleh disewakan karena barang tersebut digunakan untuk kebutuhan nelayan dalam memindahkan hasil tangkapan ikannya ke area pelelangan ikan.
Sejumlah nelayan Palang yang menghadiri rapat lanjutan, di ruang rapat Dinas Perikanan dan Kelautan, Jumat (22/1/2016) pagi, nampaknya tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh pihak Dinas, terkait dana penyewaan basket, sebab diduga ada praktik pungli dalam penyewaan tersebut.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban, Abdul Wahib, mengatakan kalau Surat Kerja (SK) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur honorer atau Kategori 2 (K2) merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.
