Perhutani KPH Tuban mengungkap kasus penebangan liar dengan modus penanaman porang di wilayahnya yaitu Kabupaten Gresik. Kejadian tersebut bermula saat KRPH Panceng dan Anggota Polhutmob KPH Tuban melaksanakan Patroli Hutan pada 9 September 2022.
Kurang lebih 100 petugas kesehatan Kabupaten Tuban akan diterjunkan ke setiap kecamatan untuk memantai penyembelihan hewan dan distrubusi daging kurban Iduk Adha 1443 H/2022.
Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) yang berlokasi di Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban telah diresmikan Bupati Tuban, Fathul Huda beberapa waktu lalu. Rabu (30/12/2020) sore, giliran bupati dua periode melihat langsung operasional RPH modern dengan protokol kesehatan ketat.
Molornya proyek fisik di Kabupaten Tuban tahun 2019 bukan jadi rahasia umum lagi. Bupati Tuban Fathul Huda maupun Wakil Bupati Noor Nahar Hussein geram, hingga memperketat proses lelang untuk pekerjaan di 2020.
Tidak sedikit orang yang mengandalkan earphone untuk mendengarkan musik, bermain game di kala senggang, atau sekadar menelepon ketika kedua tangannya sedang sibuk.
Kakek berusia 75 tahun itu pensiunan juru potong di Rumah Pemotongan Hewan (RPH)/Kecamatan Jatirogo. Masrukin, itulah namanya. Saat blokTuban.com berkunjung di kediamannya, kakek itu tampak masih trengginas membersihkan lingkungan tempat ia mengabdi pada negara dulu selama 22 tahun.
Juru sembelih di Rumah potong hewan (RPH) Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban disibukan dengan kegiatan pemotongan hewan kurban, Senin (12/9/2016). Namun, tak seperti biasanya, lima ekor sapi milik warga meminta disembelih di desa masing-masing.
Perubahan retribusi daerah dari Rumah Potong Hewan (RPH) bagi kalangan pengusaha daging bukanlah suatu masalah jika disertai pelayanan dan fasilitas RPH yang memadai.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban mensinyalkan akan mencabut pembahasan usulan Raperda tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. Raperda tersebut merupakan usulan dari Eksekutif saat Paripurna di DPRD.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban bersama Pemerintah Kabupaten telah membahas Sembilan Raperda, diantaranya adalah Raperda tentang Peningkatan pelayanan publik, ketenaga kerjaan, rumah kos atau pemondokan, pencegahan Narkotika dan obat-obatan terlarang, Taman Pemakaman Umum, Retribusi Izin Usaha Perikanan, Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan yang terakhir tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH).
