Untuk mencukupi lahan kilang minyak di Kecamatan Jenu, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi telah memberi ijin Pertamina untuk melakukan pemulihan (restorasi) garis pantai 20 haktare dan reklamasi 200 hektare.
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya memenangkan gugatan atas lahan kilang Tuban yang sudah ditetapkan. Sekarang ini kasasi telah diajukan, tapi jika permasalahan dengan warga terkait lahan berlarut-larut rencana reklamasi menjadi solusinya.
Riset dilakukan antara Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban, Jawa Timur dengan Semen Gresik (SG) Kerja Sama Operasional (KSO) Semen Indonesia di lahan bekas reklamasi tambang Memorandum of Understanding (MoU) di Kecamatan Kerek, dimulai pada Senin (26/2/2018) kemarin. Kerja sama tersebut ditandatangani pada 31 Januari 2018 lalu.
Dibatalkannya proyek reklamasi pantai Boom akibat tidak dikeluarkannya izin dari Pemerintah Provinsi, membuat Pemerintah Kabupaten Tuban harus merelokasi anggaran yang telah canangkan untuk reklamasi tersebut.
Reklamasi pantai Boom Gagal dilaksanakan, setelah kebijakan reklamasi berbenturan dengan UU 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah. Informasi yang dihimpun blokTuban.com, bahwa pantai yang menjadi ikon tersebut rencananya akan diuruk menjadi daratan, namun hingga saat ini belum tampak ada aktivitas pengurukan.
Semua perusahaan tambang, harus menyediakan anggaran sebagai jaminan reklamasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2010 Pasal 29, yang menyatakan kalau semua Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) harus menyediakan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang.
Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melakukan reklamasi atau pengurukkan laut untuk dijadikan daratan belum sepenuhnya rampung. Lantaran hingga saat ini masih terkendala dengan regulasi di tingkat Provinsi Jawa Timur.
