Forum Anak Ronggolawe Tuban, bersama Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) Tuban menggelar aksi solidaritas 1000 cap tangan. Aksi itu dilakukan dengan mencelupkan telapak tangan pada cat air, diaplikasikan di atas kain putih polos sepanjang 10 meter.
Tahun 2018 mendatang, informasinya kontrak Wilayah Kerja (WK) di Blok Migas Tuban yang dimiliki Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB P-PEJ) telah habis. Sesuai aturan, proses negosiasi perpanjangan bisa dilakukan dua tahun sebelum masa kontrak habis.
YSR, salah satu Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), di salah satu desa di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, terancam dipecat dari jabatannya.
Bupati Tuban, Fathul Huda, meminta kepada Badan Urusan Logsistik (Bulog) meneliti kualitas Beras Miskin (Raskin), sebelum diberikan kepada masyarakat. Dia pun sangat menyayangkan masih dijumpainya Raskin tak layak konsumsi yang diberikan kepada warga.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban akan melakukan investigasi terkait dugaan anggaran fiktif yang muncul di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tuban tahun 2016.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Tuban, Sutrisno, beralasan ada kesalahan teknis dengan munculnya Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Gadon, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, yang mendapatkan alokasi rehab kelas di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tuban tahun 2016.
Menghadapi zaman yang serba globalisasi dan modernisasi, harus semakin berinovasi dan berkreasi untuk mengembangkan bakat maupun usaha yang dibangun. Terlebih bila Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) diketuk palunya, maka akan serba bebas arus ekonomi di negeri ini.
Ada temuan Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), ditanggapi serius oleh pihak Bulog SUb Divre III Bojonegoro. Bahkan, Kepala Bulog Efdal Marlius Sulaiman, meminta kepada warga yang menerima Raskin tak layak konsumsi untuk melaporkan dan mengembalikan kepada Bulog.
Warga Dusun Widengan, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, mendapat bagian Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) tak layak konsumsi. Selain bentuk fisik yang remuk, ditemukan kutu.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban mensinyalir keberadaan anggaran fiktif di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tuban tahun 2016.
