Sejak 2014 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) telah berakhir, sehingga berubah istilah menjadi eks PNPM. Namun dananya terus begulir hingga saat ini, yang ditangani oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
Ribuan masyarakat Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, mengikuti kegiatan Mlaku Bareng bersama Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) se-kecamatan setempat.
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, yang kini mengelola dana Eks PNPM Mandiri, membagikan Bantuan Sosial (Bansos) berupa paket Sembako kepada masyarakat miskin, Jumat (16/6/2017).
Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dikelola eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Singgahan terus bergulir.
Program Eks PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM Mpd) telah berakhir pada tahun 2014 yang lalu. Meski pun telah berakhir, dana Eks PNPM masih terus mengalir dan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
Kelembagaan Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Montong, menggelar Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku tahun anggaran 2016.
Dana Sosial (Dansos) keuntungan dari pengelolaan dana eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (eks PNPM) dari simpan pinjam perempuan (SPP) di Kecamatan Bangilan akan dibagikan kepada 14 Pemerintah Desa (Pemdes) sebesar Rp99,9 juta. Dana itu sebagai dana profit sharing dan dana sosial yang diatur dalam SOP dan kesepakatan Musyawarah Antar Desa (MAD) Januari lalu.
Pasca Musyawarah Antar Desa (MAD) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahunan eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Kecamatan Bangilan, Tuban, (26/2/2017) lalu, mengklaim kolektabilitas rendah dan surplus cukup tinggi.
Tingginya tunggakan kelompok dana bergulir yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) berimbas pada tersendatnya dana sosial yang akan disalurkan pada desa.
Permasalahan tunggakan dana bergulir pada kegiatan eks-PNPM di hampir seluruh kecamatan di Indonesia pada umumnya sering kali terjadi. Fenomena tersebut menjadi titik kritis bagi para pengurus Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) dalam upaya pencegahan.
