Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban meminta, mahasiswa dan para pemuda ikut mengawal dana desa (DD) yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat. Tidak tanggung-tanggung, untuk mewujudkan Nawa Cita pemerintahan Jokwi-JK ini, Tuban mendapat kucuran DD sebesar Rp252 miliar untuk 311 desa.
Pasien miskin asal Desa Kedungmakam, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban akhirnya mendapat Surat Pernyataan Miskin (SPM) dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tuban sebagai ganti Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sehingga, saat ini semua beban pembiayaan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Tuban ditanggung pemerintah setempat.
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, yang kini mengelola dana Eks PNPM Mandiri, membagikan Bantuan Sosial (Bansos) berupa paket Sembako kepada masyarakat miskin, Jumat (16/6/2017).
Aktivis Tuding OPD Tidak Mampu Optimalkan Program Pengentasan Kemiskinan
Pengurus Komisariat (PK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Makhdum Ibrahim mendemo Kantor Pemerintah Kabupaten Tuban, Senin (12/6/2017). Sejumlah aktivis mahasiswa ini menuntut dientaskannya kemiskinan di Tuban.
Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dikelola eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Singgahan terus bergulir.
Bertepatan dengan peringatan hari jadi ke 13, Sabtu (25/3/2017) Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Waskita menerbitkan karya jurnalistik berupa Majalah Waskita.
Program Eks PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM Mpd) telah berakhir pada tahun 2014 yang lalu. Meski pun telah berakhir, dana Eks PNPM masih terus mengalir dan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
Kelembagaan Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Montong, menggelar Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku tahun anggaran 2016.
Dana Sosial (Dansos) keuntungan dari pengelolaan dana eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (eks PNPM) dari simpan pinjam perempuan (SPP) di Kecamatan Bangilan akan dibagikan kepada 14 Pemerintah Desa (Pemdes) sebesar Rp99,9 juta. Dana itu sebagai dana profit sharing dan dana sosial yang diatur dalam SOP dan kesepakatan Musyawarah Antar Desa (MAD) Januari lalu.