Reporter: Mochamad Nur Rofiq blokTuban.com – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Kejaksaan Negeri Tuban kembali menunjukkan komitmen dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan restoratif. Langkah ini sejalan dengan kebijakan hukum Kejaksaan yang mengedepankan pemulihan keuangan negara ketimbang semata-mata pemidanaan.
Program pembebasan dan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bukan semata-mata kebijakan rutin tahunan. Program ini telah menunjukkan efektivitasnya dalam menguatkan fiskal daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta meringankan beban ekonomi masyarakat.
Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali memberikan program Pembebasan Pajak Daerah 2025. Program pemutihan ini berlaku mulai 14 Juli hingga 31 Agustus 2025.
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban mulai menggelar layanan pajak daerah keliling. Kegiatan ini dibuka di Kecamatan Kenduruan pada Rabu (2/7) dan akan menyasar 20 kecamatan hingga 5 Agustus 2025.
Tak hanya menunggu di balik meja kerja, kini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban turun langsung ke desa-desa. Ratusan perangkat desa se-Kabupaten Tuban antusias mengikuti roadshow sosialisasi dan praktik penggunaan aplikasi perpajakan Coretax yang dilaksanakan di kantor-kantor kecamatan masing-masing.
Realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Tuban hingga Mei 2025 tercatat mencapai Rp51,15 miliar. Angka ini setara dengan 12,80 persen dari target tahunan sebesar Rp399,55 miliar.
Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Opsen Pajak Daerah 2025, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tuban berkolaborasi dengan Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Polres Tuban menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi di Kantor UPT Bapenda Provinsi Wilayah Tuban, Kamis (15/5).
Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban resmi menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2025 pada 3 Februari 2025.
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban memberikan penghargaan kepada camat, kepala desa, dan lurah berprestasi atas capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2024.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) menyelenggarakan Gebyar Pajak Daerah sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat dan pelaku usaha yang taat membayar pajak, Minggu (15/12/2024).
