Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Tuban melaksanakan pengukuhan dan pembinaan kelompok sadar Kamtibmas Kecamatan Rengel dengan melibatkan segala lingkup Organisasi Masyarak (Ormas) di Kecamatan Rengel.
Sebanyak 100 undangan dari unsur organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta unsur pemerintahan mengikuti sosialisasi tata cara pendaftaran Administrasi Hukum Umum (AHU) secara online, Selasa (22/8/2017).
Organisasi Masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Islam (HTI) resmi dibubarkan oleh pemerintah. Pembubaran ormas penggagas Negara Khilafah itu berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Tubanenuh upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menyisir kader Hizbut Tahrir Islam (HTI) di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, sesuai peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, HTI resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang.
Pasca dibubarkannya ormas Hizbut Tahrir Islam (HTI) oleh pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tentu akan berdampak bagi anggotanya di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Tuban.
Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan keberatan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017, yang telah diterbitkan oleh Presiden Jokowi.
Program Pemerintah Kabupaten Tuban menjadi smart city atau kota pintar ditujukan dalam upaya menuju e-government.
Deklarasi anti narkotika dan obat atau bahan berbahaya (Narkoba) yang digelar Kepolisian Sektor (Polsek) Senori mendapat dukungan positif organisasi masyarakat (ormas) pemuda Islam. Deklarasi dilakukan di kantor Majlis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama (NU) di Desa Leran, Kecamatan setempat, Sabtu (22/4/2017).
ndang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diterapkan hampir sebagian besar lembaga pemerintahan. Seperti halnya yang dilakukan lembaga peradilan, Pengadilan Negeri (PN) Tuban. <div dir="auto"> </div>
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban beberapa waktu lalu menegaskan di Bumi Wali alias Tuban sudah bebas pasung. Artinya tindakan pemasungan entah apapun alasannya merupakan tindakan yang tidak dibenarkan.
