Bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Tuban, Perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus yang terdiri dari PMII, GMNI, IMM, LMND Tuban melakukan audiensi bersama Pimpinan DPRD setempat, Selasa (1/10/2019).
Akhirnya pada tanggal 25 juni 2019, Forum Anak Ronggolawe Kabupaten Tuban dilantik oleh Wakil Bupati, Noor Nahar Hussein. Dalam sambutanya Wabup meminta supaya penggurus forum anak tidak menjadi pelaku diskriminasi dan bisa berpartisipasi dalam kegiatan apapun.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 di Kabupaten Tuban menyentuh angka Rp311 Miliyar lebih. Angka tersebut terbilang tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Tingkat Pengguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur masih menyimpan persoalan yang harus diselesaikan. Di awal 2019 pengangguran sudah di bawah nasional yaitu 3,03 %, dan di tahun 2020 ditarget turun menjadi 2,53%.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melaunching dan monitoring Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka tahapan Deliver Laboratorium Inovasi Kabupaten di ruang rapat lantai 1 sekretariat daerah pemerintahan setempat, Senin (10/12/2018).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban akan terus mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban atas diraihnya penghargaan Indonesia’s Attractiveness Award (IAA) 2018 Kategori Pelayanan Publik Terbaik.
Ratusan admin dan pejabat penghubung aplikasi 'Taprose Temanku' dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan dievaluasi. Hasilnya, respon dari admin untuk memberikan solusi jawaban atau arahan terhadap usulan, kritik, dan saran dari masyarakat belum optimal.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, meminta tunjangan gaji pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinaikkan.
Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban akan menerapkan e-Planning atau perencanaan program Pemerintah Kabupaten Tuban secara elektronik, diharapkan dapat memperbaiki kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Legislatif menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum maksimal. Indikasi kurang optimalnya kinerja mereka yakni angka kemiskinan yang bahkan meningkat dua tahun terakhir.
