Anggota Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tuban minta Pemerintah Desa (Pemdes) terbuka kelola Program Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Sebab, masyarakat desa saat ini sudah mulai kritis dalam menyikapi realisasi DD maupun ADD.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tuban meminta setiap desa di 20 kecamatan menyusun rencana pembangunan sesuai potensi wilayah masing-masing. Tujuannya untuk mencapai indakator peningkatan perekonomian berbasis potensi desa.
Desa Pakel, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Selasa<br />(4/10/2016). Dalam Musrenbangdes yang diselenggarakan di balai desa setempat dibahas tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017.
Warga Desa Bate, Kecamatan Bangilan mengusulkan prioritas program kerja tahunan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Mereka berharap berbagai program kerja yang telah diwacanakan menjadi perhatian serius Pemerintah Desa (Pemdes) beserta Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk direalisasikan.
<p style="text-align: left;">Kebijakan pemerintah pusat menggelontorkan dana ke desa melalui program Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dinilai cukup efektif untuk pembangunan infrastruktur desa. Namun, dalam pengalokasian kerap kali tak imbang dengan usulan dari masyarakat desa, hal itu disampaikan Kepala Desa Bate, Jumadi.
