Pasca ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban, pada Senin (22/7/2019) kemarin. 50 calon anggota DPRD Kabupaten Tuban terpilih telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tuban dalam pemilihan umum 2019 di Resto Kayu Manis Jalan Basuki Rahmat Tuban, Senin (22/7/2019).
Dian Widiarti, spesialis Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyampaikan, sosialisasi dan pendampingan implementasi aplikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap aturan LHKPN yang baru.
Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Jumat (2/3/2018) mendapatkan Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Aplikasi Laporan Harta kekayaan Pejabat Negara berbasis Elektronik (e-LHKPN) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Calon Bupati (Cabup) Tuban, Fathul Huda, akan meminta klarifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas nominal kekayaan dirinya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
