Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah, toko baju dibanjiri pembeli. Terdapat puluhan orang setiap hari membanjiri toko baju di Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.
Pengguna angkutan umum, baik bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) ataupun Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Mobil Penumpang Umum (MPU) diprediksi tidak akan mengalami kenaikan yang signifikan ketika arus mudik.
Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) ataupun Antor Kota Antar Provinsi (AKAP) yang beroperasi di Jalur Pantura, Kabupaten Tuban, mayoritas tidak dilengkapi dengan alat palu. Padahal, palu merupakan peralatan yang diharuskan ada di atas bus, dipergunakan untuk memecah kaca kendaraan ketika terjadi keadaan darurat.
Menjelang lebaran yang jatuh pada minggu awak Bulan Juli mendatang, Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) tempat rekreasi di Tuban melakukan pembenahan fasilitas.
Kelayakan bus yang melintas di jalur Pantura Kabupaten Tuban diperiksa hari ini, Rabu (22/6/2016). Pemeriksaan dilakukan petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub) dan juga anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tuban.
Menjelang lebaran atau hari raya idul fitri 1 syawal 1437 Hijriyah transaksi di Perum Pegadaian Cabang Tuban mengalami kenaikan sebesar 100 persen.
Jalur penghubung Kecamatan Bancar (Bulu) dengan Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, rusak parah. Padahal jalan tersebut merupakan salah satu alternatif untuk arus mudik dan balik lebaran Idul Fitri tahun ini.
Kebutuhan menjelang lebaran akan uang kecil kerap melonjak. Sebab itu, sejumlah perbankan memprioritaskan pelayanan penukaran uang kecil atau uang baru khusus nasabah bank bersangkutan.
Kawasan Jati Peteng yang berada di jalur Pantura, tepatnya di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, masih menjadi prioritas pengamanan menjelang arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini.
Tunjangan Hari Raya (THR), merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan bagi perusahaan kepada tenaga kerja. Namun, kerap kali ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan, karena tidak memberikan hak dari tenaga kerja tersebut.
