ekda Tuban, Budi Wiyana menekankan urgensi data kemiskinan pada pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Salah satunya sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan program tersebut.
Bupati Tuban, Fathul Huda telah menggarisbawahi penguatan pendidikan dan memajukan budaya. Guna mendukung upaya tersebut, perlu adanya alokasi untuk pendidikan pada ADD tiap kecamatan.
Bupati Tuban Fathul Huda menekankan upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat diwilayahnya. Pemimpin harus mendambakan kondisi rakyatnya semakin meningkat.
Pada tahun 2018, jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Tuban mengalami penurunan sebesar 17.460 orang (1,56 persen). Dengan kata lain jumlah masyarakat miskim pada tahun yang sama masih 178.640 jiwa atau 15,31 persen.
Di tahun 2019 setidaknya ada 20 desa di 20 kecamatan yang mendapat penghargaan atas komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di pedesaan melalui APDes.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, menilai angka penurunan kemiskinan di Kabupaten Tuban pada tahun 2018 sebesar 1,56 persen masih belum optimal.
Menurut data dari Badan Pusat Stastistik(BPS) Kabupaten Tuban, angka kemiskinan pada tahun 2017 dari pada tahun 2016 bisa dikatakan turun.
Bupati Tuban, H. Fathul Huda menginstruksikan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala desa untuk serius menekan angka kemiskinan. Pihaknya berharap setiap OPD dan kepala desa memiliki data secara matematis, agar dampaknya bisa dilihat bukan hanya retorika belaka.
Melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Kabupaten Tuban harus dialokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan. Program tersebut diwajibkan ke semua desa tanpa terkecuali.
Camat Kenduruan, Hendro Basuki mengatakan pengentasan kemiskinan di perdesaan butuh solusi strategis dan komprehensif. Tujuannya agar dapat ditemukan format percepatan kesejahteraan secara terukur. Salah satunya yang ia lakukan ialah program 'Jagongan Gayeng'.
