Saat ini memang banyak sekali media yang dalam tidak memberitakan secara akuntabel, bahkan apa yang ditulis tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, alias tida ojektif. Atas pemberitaan yang dilakukan terus menerus oleh media seperti, itu maka masyarakat bisa membuat sanksi terhadap medianya.
Pers memiliki peran yang sangat besar dalam mengawal demokrasi di Indonesia. Sebab, sejak era reformasi peran pers sangat dirasakan oleh masyarakat. Dalam kehidupan bernegara pers bisa mengawal kebijakan ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya.
Dalam kesempatan diskusi publik yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tuban, terdapat beberapa materi yang disampaikan, salah satunya adalah penegakkan kepentingan rakyat yang tergandaikan.
Peredaran Narkoba memang perlu diwaspadai oleh semua pihak, sebab peredaran barang haram tersebut kini telah hampir beredar secara menyeluruh di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji saat berkunjung di Mapolres Tuban, Selasa (22/2/2016).
Pagi tadi, ratusan aparat kepolisian terlihat melakukan penjagaan disekitar areal Mapolres Tuban baik di dalam ataupun di luar Markas, penjagaan tersebut dilakukan karena diagendakan akan ada kunjungan dari Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Anton Setiadji.
Pada sesi presentasi dalam ajang pemilihan duta wisata Raka Raki Jawa Timur, semua perwakilan daerah bakal unjuk potensi wisata asal masing-masing. Perwakilan Ndhuk Tuban tidak terkecuali tengah mempersiapkan materi pada sesi presentasi.
Proyek negara dengan sistem Penunjukan Langsung (PL) rawan dibuat sebagai ajang "bagi-bagi" orang terdekat penguasa. Menunjuk orang terdekat meski kurang berkompeten, dinilai sudah menjadi rahasia umum. Proyek PL dinilai sebagai upaya balas budi kepada tim sukses, dibagikan kepada CV keluarga terdekat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan termasuk dibagikan untuk oknum penegak hukum.
Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang diusulkan oleh dinas terkait, yakni Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Tuban harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Selain itu, bagi UMKM yang produktif, cukup memiliki surat keterangan usaha dari kepala desa setempat.
Sejumlah 500 pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) di Tuban, diajukkan untuk menerima pinjaman dana yang dikucurkan pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov) di tahun 2016.
Polda Jawa Timur (Jatim) menggelar acara yang bertajuk Safety Riding Jelajah Jawa Timur Rayon VI. Acara yang diselenggarakan di Gedung Graha Sandiya Semen Indonesia ini diikuti oleh ratusan pelajar siswa Sekolah Menengah Atas(SMA) dan Club Motor yang ada di Tuban, Jumat (4/12/15).
