Produksi tanaman padi di Kabupaten Tuban cukup menggairahkan setiap kali panennya, meskipun terkendala masalah irigasi. Bahkan disetiap tahunnya capaian panen yang diperoleh untuk per hektarnya menembus angka puluhan kuintal.
Komando Distrik Militer (Kodim) 0811 Tuban bersama Dinas Pertanian Kabupaten Tuban, Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre Bojonegoro, serta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang mengadakan Rapat Kordinasi evaluasi luas tanam padi dan serapan gabah petani di Gedung pertemuan Kodim 0811 Tuban, Selasa (24/5/2016).
Memiliki daerah yang berbatasan langsung dengan laut jawa sebelah utara, sudah barang tentu masyarakat daerah tersebut ada yang berprofesi sebagai nelayan. Kabupaten yang dikenal dengan sebutan Bumi wali ini, tercatat memiliki 20.361 warga yang berprofesi sebagai nelayan.
Bantuan pemerintah pusat untuk kalangan nelayan, berupa kartu nelayan. Yang berfungsi layaknya jaminan bagi nelayan. Kendati demikian, di Tuban masih belum rampung pembuatannya.
Ratusan traktor jenis G 3000 beberapa bulan terakhir berjajar rapi di halaman depan dan belakang kantor Dinas Pertanian Kabupaten Tuban secara serentak dilepas dan diserahkan pada kelompok tani, Selasa (3/5/2016).
Guna menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi kinerja Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban bersama Dinas Pertanian dan Peternakan mengadakan rapat kerja, Rabu (27/4/2016).
Tidak banyak yang mengetahui aturan tentang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dalam melakukan kegiatan usahanya. Salah satunya adalah terkait simpan pinjam yang menjadi pelayanan utamanya.
Banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Tuban, menyebabkan kerugian di berbagai sektor. Mulai kerugian dari sektor pertanian, sampai kerugian akibat adanya fasilitas umum yang rusak.
Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sosial dan Kebudayaan akan fokus untuk memberikan materi sosial dan budaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kabupaten Tuban.
Di Kabupaten Tuban, kini sudah mempunyai kebijakan baru terkait dengan adanya penerapan Kartu Nelayan yang diprioritaskan secara khusus untuk Nelayan, sebab dengan identitas di KTP saja tidak cukup.
