Karena terjaring operasi yustisi sedang tidak memakai masker, puluhan warga harus menjalani sidang di tempat. Mereka didenda Rp50 ribu untuk kesalahannya tersebut. Diharapkan pelanggar tersebut jera.
Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Tuban petugas telah mendapati ribuan pelanggar. Baik perorangan maupun pelaku usaha tidak mentaati aturan dan protokol kesehatan untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan adalah lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Petugas gabungan dari Polres Tuban, Kodim 0811/Tuban dan Satpol PP Kabupaten Tuban melaksanakan kegiatan Operasi Yustisi Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan dan Pengawasan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Rabu (27/1/2021) malam.
Implementasi Intruksi Presiden (Inpres) No.6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid-19 mulai dicanangkan di Kabupaten Tuban.
Tingginya jumlah orang yang tak pakai masker di Kabupaten Tuban, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menyusun peraturan daerah yang mengatur sanksi pendisiplinan memakai masker, Rabu (26/8/2020).
Kantor Rektorat kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makhdum Ibrabim (STITMA) Tuban, Selasa (9/4/2019) didemo oleh puluhan mahasiswa kampus setempat yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa STITMA Tuban.
PT Widya Satria, kontraktor pelaksana pembangunan Stadion Bumi Wali (SBW) di kompleks Tuban Sport Center (TSC) harus membayar denda Rp 638 juta. Uang itu harus dibayar sebagai konsekuensi atas keterlambatan pekerjaan yang dilakukan.
Laga Persatu Tuban melawan PSBI Blitar pada 22 Juli 2017 kemarin masih menyisakan masalah. Komisi Disiplin (Komdis) PSSI menganggap Persatu Tuban sebagai tuan rumah melakukan sejumlah pelanggaran.
Ketua BPP HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Bidang Organisasi sekaligus bakal calon Walikota Bekasi 2018, Anggawira menyatakan mendukung usulan KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) untuk menaikan denda bagi pelaku kartel hingga maksimal 30% dari total penjualan produk yang diperkarakan.
