Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Pusat didampingi dengan Tim Dewan Kerajinan Daerah dan Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Tuban melakukan survei awal kerajinan tenun di Desa Margorejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.
Dua kebijakan yang diberlakukan awal 2017 ini, PP nomor 60 tahun 2016 dan Surat Keterangan Tidak Mampu SKTM yang digantikan Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISD) memicu unjuk rasa oleh PC PMII Tuban, Rabu (18/1/2017). Bersama aksi tersebut sejumlah tuntutan ditujukkan DPRD Tuban.
Dua kebijakan yang diberlakukan awal 2017 ini, PP nomor 60 tahun 2016 dan Surat Keterangan Tidak Mampu SKTM yang digantikan Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISD) memicu unjuk rasa oleh PC PMII Tuban, Rabu (18/1/2017). Bersama aksi tersebut sejumlah tuntutan ditujukan DPRD Tuban. Saat aksi, sempat terjadi adu dorong antaran demonstran dan aparat kepolisian, lantaran para demonstran merangsek memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Tuban, akibatnya satu demonstran pingsan.
Hadangan aparat kepolisian mewarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan Pengurus Cabang Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tuban, Rabu (18/1/2017). Akibatnya, satu demonstran, Zainul Muttaqin tidak sadarkan lantaran mendesak masuk gedung.
Lantaran komunikasi yang dijalin dengan anggota DPRD buntu, suasana kian memanas. Demonstran mendesak untuk merangsek masuk dalam gedung dewan. Namun tidak mudah, sebab sejumlah aparat kepolisian menghadang di pintu masuk, alhasil, para pemuda yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tuban itu terlibat adu dorong dengan aparat, Rabu (18/1/2017).
Parkir nakal yang masih kerap terjadi di Kabupaten Tuban membuat sejumlah masyarakat resah, mereka menarik tarif diatas ketentuan Perda yang sudah ditetapkan. Tak heran, atas tindakan tersebut kerap membuat warga merasa keberatan.
Segenap pemuda yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tuban menuntut dua kebijakan pemerintah yang dinilai belum tepat, Rabu (18/1/2017). Dua isu terkait kebijakan baik secara nasional maupun lokal perlu dipertimbangkan kembali. Pertama kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban yang menghapus pelayanan kesehatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang digantikan Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISD). Terlihat para demostran menggelar orasi di bundaran patung.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun skema gross split untuk kontrak baru minyak dan gas bumi (migas). Pemerintah semula berharap bisa menerapkan skema ini pada awal tahun 2017. Namun, rencana tersebut bakal sulit tercapai.
Segenap pemuda yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tuban menuntut dua kebijakan pemerintah yang dinilai belum tepat, Rabu (18/1/2017).
Bulan ini, masing-masing desa harus rampung dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Hal tersebut disampaikan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Jatirogo, Prawito saat ditemui blokTuban.com di kantornya, Rabu (18/1/2017).
