Pemkab Jatah Rp 900 Juta Kembangkan Kewirausahaan
Pemerintah Kabupaten Tuban agaknya menaruh perhatian serius di bidang pengembangan kewirausahaan. Pasalnya, dana Rp 900 Juta dianggarkan untuk pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Tuban.
Pemerintah Kabupaten Tuban agaknya menaruh perhatian serius di bidang pengembangan kewirausahaan. Pasalnya, dana Rp 900 Juta dianggarkan untuk pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Tuban.
Pilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2016 di Kabupaten Tuban selesai sudah. Sebanyak 36 Desa di 16 Kecamatan kini telah memiliki Kepala Desa usai ditetapkannya sebagai pemenang dalam Pilkades oleh panitia pelaksana di masing-masing Desa.
Nasib S (24) Kernet truk, asal Dusun Seboto Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban dan AFNR (32) Desa Laren Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, kini berada diujung tanduk putusan hukum.
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husein menolak keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI soal moratorium atau pemberhentian sementara Ujian Nasional untuk SMA/ SMK untuk tahun ajaran 2016/2017.
Tanam pohon yang diselenggarakan oleh Koperasi Produsen Anugerah Bumi Hijau (Koprabuh) dalam rangka memperingatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (HMN) di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Senin lalu (28/11/16) perlu mendapatkan evaluasi.
Hingga saat ini masih ada empat instansi yang belum Dijabat oleh Kepala Dinas Definif. Keempat instansi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol PP, Dinas Pertanian, dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan.
Pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten akan dilakukan identifikasi.
Pembangunan proyek Jalur Lingkar Selatan (JLS) masih mengalami kendala. Pasalnya, warga Desa Kembangbilo Kecamatan Tuban masih enggan melepas tanahnya untuk digunakan sebagai akses jalan nasional.
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, merespon penekanan pungli yang dilakukan oleh Presiden terhadap semua oknum PNS yang masih membudayakan perbuatan tidak terpuji tersebut.
Hutang Pemkab terhadap pemberlakuan program Surat Pernyataan Miskin (SPM) memang tinggi. Tak tanggung-tanggung, bahkan nilainya pun mencapai angka miliaran rupiah.