Pencairan Dana Desa (DD) tahap pertama di tahun anggaran 2017 telah selesai. Kendati begitu, hingga minggu terakhir bulan Agustus ini, belum ada satupun desa di Kabupaten Tuban yang selesai kegiatan dan menempuh proses pengajuan tahap kedua.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tuban beserta aparat gabungan TNI dan Polri merazia sejumlah kos-kosan di Tuban. Sebanyak enam pasangan mesum terjaring dalam razia itu.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor P.39/MenLHK/setjend/Kum.1/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani menuai protes di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Tuban. Permen itu dianggap akan menambah kerusakan hutan yang diyakini masyarakat, memiliki berjuta-juta manfaat itu.
Ratusan Kepala Desa di Tuban mendapat sosialisasi Dana Desa (DD) dan tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) dari kejaksaan negeri Tuban, bertempat di pendopo kridha manunggal, Kamis (24/8/2017).
Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap satu di wilayah kerja perusahaan (WKP) Kerja Sama Operasi (KSO) PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) mencapai 100 persen. Kendati begitu, hingga minggu ke-4 bulan Agustus ini, baru ada 6 desa yang mengajukan ADD tahap dua.
Dari awal Januari sampai dengan Selasa (22/8/2017) kemarin, perkara tilang di Kabupaten Tuban terhitung sebanyak 11.998 perkara.
Pemerintah desa diberi batas maksimal serapan dana desa (DD) tahap 1 pada 31 Agustus 2017. Untuk itu, pemerintah desa diharapkan bisa memenuhi deadline yang diberikan, agar pencairan tahap 2 tidak molor.
Alokasi Dana Desa tahap 2 Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban cair sebesar Rp3.186.774.900, Senin (21/8/2017) kemarin.
Kekeringan yang terjadi di sejumlah Desa di Tuban mendapat respon dari Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) setempat.
Minimnya serapan anggaran yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tuban pada tahapan realisasi, membuat komisi A mengkritisi kinerja dari pejabat Dinas. Bahkan Komisi A juga meminta peran kontrol efektif dari Inspektorat dalam menilai kinerja pejabat dimasing-masing Dinas.