Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Tuban menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Tuban, Kamis (13/3/2026) sore.
Kunjungan kerja Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, ke Kabupaten Tuban pada Jumat (6/3/2026) mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tuban mempertanyakan urgensi agenda pertemuan tertutup antara Wapres dengan sejumlah tokoh lokal di daerah tersebut.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur, merencanakan pengadaan satu unit kendaraan listrik berbasis baterai untuk kendaraan dinas Kepala Daerah. Nilai anggaran yang disiapkan untuk pengadaan tersebut mencapai sekitar Rp1,2 miliar yang bersumber dari APBD Tahun 2026.
Semarak Ramadan 1447 H mulai terasa kental di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Berbagai event digelar untuk menghidupkan suasana Ramadan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
Pemkab Tuban memberi perhatian serius perihal munculnya outlet 23 HWG yang diduga akan menjual minuman beralkohol. DPMPTSP Kabupaten Tuban segera menggelar rapat bersama instansi terkait guna mengambil langkah berikutnya. Rapat ini melibatkan Polres Tuban, Satpol PP dan Damkar, Diskopumdag, dan Camat Semanding.
Ketua PC GP Ansor Tuban, Gus Muiz, menyampaikan sikap kehati-hatian terkait rencana pendirian outlet penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Tuban. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut perlu dikaji ulang secara mendalam dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Tuban secara resmi menyatakan penolakan terhadap rencana berdirinya dan operasional outlet penjualan minuman beralkohol 23 HWG di wilayah Tuban. Sikap tersebut disampaikan melalui surat pernyataan tertanggal 28 Januari 2025 yang ditujukan kepada Bupati Tuban.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban memutuskan tidak memperpanjang kontrak puluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2021. Kebijakan tersebut berlaku setelah masa kontrak lima tahun berakhir pada 2025, Senin (5/1/2026).
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Tuban mengeluarkan instruksi resmi untuk melakukan penggalangan dana kemanusiaan bagi korban banjir yang melanda Aceh dan Sumatra. Instruksi ini tertuang dalam Surat Nomor 146/PC.01/A.II.08.03/1643/12/2025 bertanggal 03 Desember 2025.
Gugatan Praperadilan Seret Nama Kapolres Tuban Mulai Digelar, Pemohon Minta Penyidik Dihadirkan Disidang