Skip to main content

Category : Kebijakan


4562 Usulan Ramaikan Musrenbang Kecamatan

Sebanyak 4562 usulan ditetapkan saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Murenbang) tingkat kecamatan.<br />Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2016 menyampaikan, usulan sebanyak 4562 dari hasil Musrenbang tingkat kecamatan tersebut memakan anggaran sekitar 1,3 triliun. Dengan usulan serta anggaran yang diperkirakan tersebut, Pemkab perlu melakukan beberapa hal.

Wabup: Sport Centre tidak Mungkin Didanai Total APBD

Pembangunan proyek megah, Tuban Sport Centre (TSC) tampaknya masih di awang-awang dalam tahap pensuksesannya. Sebab proyek megah yang memakan dana fantastis tersebut, hingga saat ini hanya menyedot anggaran tak kurang dari 10 miliar yang bersumber dari APBD, padahal untuk mencapai tahap penyelesaian TSC tersebut dibutuhkan dana hingga mencapai ratusan miliar.

Wisata Religi Makam Purboyo Perlu Dikembangkan

Pengembangan wisata di tingkat lokal perlu digeliatkan kembali. Salah satunya wisata berbasis religi makam Pangeran Purboyo yang berada di Desa/ Kecamatan Rengel.

Bangunan Saluran Induk Pengairan Kurang Sesuai LKPJ

&nbsp;Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) menyebutkan infrastruktur irigasi di Kabupaten Tuban dalam kondisi baik. Namun kondisi pengairan saluran induk di lapangan berbeda dari data.

Industri Pengolahan Unggulan Penerimaan Pajak

Penerimaan atau setoran pajak di Kantor Penerimaan Pajak (KPP) Pratama Tuban berasal dari Industri Pengolahan. Memasuki pekan akhir pada triwulan pertama penerimaan Industri Pengolahan menyumbang lebih dari Rp36 miliar.

PNS Ideal? Ini Dasar Aturannya

&nbsp;Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sama artinya sudah siap mengabdikan diri untuk kepentingan publik. Kemudian, bagaimana idealnya pelayan publik ini bekerja?

Empat Prioritas Dana Desa

Dana Desa (DD) ataupun Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diperuntukkan bagi kesejahteraan untuk setiap desa. Dana tersebut adalah wujud daripada komitmen pemerintah, untuk mensejahterakan masyarakat desa melalui pembangunan.

Fitra Merekomendasikan UU Desa

Forum Indonesia Transparansi untuk Anggaran (Fitra), menyampaikan beberapa Rekomendasi tentang UU desa, terkait dengan anggaran Dana Desa (DD), yang nantinya diharapkan akan bisa dibawa saat Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten.

Berkat DD, Kini Juru Kunci Terima Rp 250.000

Juru kuncen atau masyarakat kerap menyebut juru kunci pada situs yang dianggap keramat, atau makam di Desa/Kecamatan Rengel sebelumnya tidak menerima upah. Akan tetapi, berkat adanya Dana Desa (DD) kini setiap juru kunci makam mendapat anggaran Rp250 ribu.

Setahun, 30 PNS Terkena Sangsi Karena Lalai

Bentuk Sangsi Mulai Teguran Sampai di Meja Hijau

Sangsi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lalai, atau melakukan pelanggaran biasanya diberikan dalam berbagai bentuk. Mulai dari sekadar teguran lisan, teguran tertulis, penundaan jabatan, penurunan jabatan, sampai pada langkah pidana dan diseret ke pengadilan.