Rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2018, di tingkat desa atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Tuban digelar mulai hari ini, Senin (5/3/2018).
Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak mendapatkan persetujuan penyelenggara pemilu ternyata masih bertebaran. Tentunya APK tersebut terancam diturunkan secara paksa.
Selain Polres Tuban yang akan mengerahkan ratusan personelnya, Kodim 0811/Tuban juga akan melakukan hal serupa demi mendukung kelancaran jalannya Pilgub Jatim 2018 yang saat ini sudah memasuki tahapan kampanye.
Bagi masyarakat yang ingin menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) memerlukan kampanye. Kebanyakan caleg berkampanye yang “menceritakan dirinya” sebagai strategi utama. Tentu metode tersebut tidak salah, dan memang harusnya demikian. Namun, perlu diketahui pula kapan dan di mana yang pas untuk kampanye. <br /><br />
Bertempat di Gedung Aula Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tuban. Senin (20/2/2018), KPUD Tuban menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018.
Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Tuban, Hari Sunarno memastikan akan adanya kenaikan bantuan keuangan partai politik (Banpol) yang memiliki kursi di DPRD Tuban. Kendati begitu, pihaknya sampai saat ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) secara resmi dari pusat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) telah mengundi nomor urut partai peserta Pemilu 2019, Minggu malam (18/2/2018). Dari 16 partai yang mendaftar, hanya 14 partai yang dinyatakan lolos verifikasi faktual.
Mendekati Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak se-Jawa Timur, segenap jajaran anggota keamanan negara seperti TNI dan Polri juga ikut sibuk mempersiapkan kesuksesan pesta demokrasi tersebut.
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2018 kali ini bisa dibilang unik dari pada pemilu-pemilu yang sebelumnya. Sebab, sistem pemilihannya adalah menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum khusus dalam setiap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau biasa disebut E-KTP milik masing-masing penduduk.
Dalam rangka mensukseskan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 Jawa Timur, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Soko mengadakan Forum Group Discussion (FGD) yang dipusatkan di Kantor Kecamatan.
