Dari 328 Desa, Baru 13 Miliki BUMDes
Dari 328 desa yang ada di Kabupaten Tuban, baru 13 desa yang tercatat memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dari 328 desa yang ada di Kabupaten Tuban, baru 13 desa yang tercatat memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Tidak semua perusahaan di Kabupaten Tuban bisa menerapkan Upah Minimum Kerja (UMK) untuk karyawannya. Utamanya perusahaan-perusahaan menengah dan kecil dengan modal terbatas.
Keluhan terkait pelayanan yang tidak maksimal di Puskesmas Bangilan, oleh Muhlisin, selaku suami pasien yang bernama Nuraini, warga Desa Weden, Kecamatan Bangilan, mendapat respon langsung dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) mengeluhkan keterbatasan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Jumat (27/11/2015).
Tidak sedikit anggaran yang digelontorkan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tuban, untuk memperindah taman yang ada di kabupaten setempat. Data yang dihimpun blokTuban.com, Kamis (26/11/15) menyebutkan, total anggaran yang digunakan untuk perawatan taman tahun 2015 ini mencapai Rp400 juta.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban tahun 2016 mendatang mengalami defisit 79,76 Miliar lebih.
Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), siang ini berjalan mulus, Kamis (26/11/2015).
Tidak sedikit orang yang ditugaskan untuk membersihkan dan menjaga keindahan Kota Tuban. Sebab, ada sekitar 300 orang yang setiap saat menyapu, memungut sampah dan mengumpulkan ke tempat penampungan.
Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi APBD Kabupaten Tuban tahun 2016 molor 35 menit dari jadwal semestinya.
Perusahaan-perusahaan yang berdiri di Kabupaten Tuban, sejauh ini dianggap masih enggan melakukan simulasi tanggap bencana. Padahal, bencana bisa mengintai setiap saat apabila ada kegagalan di proses pelaksanaan industri. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban berharap, semua perusahaan mau berkordinasi sejak awal dengan pemerintah. Termasuk mengenai potensi bencana akibat industri yang dijalankan.