Membunuh Pembawa Pesan

Penulis: Edy Purnomo

blokTuban.com - Tulisan ini bukanlah ide baru. Mungkin sudah berulang kali diulas. Tapi membicarakan ulang kisah ini rasanya cukup relevan di tengah gempuran polarisasi yang dihadapi masyarakat.

Sebenarnya, dalam tulisan ini saya ingin mengulas sebuah ungkapan yang cukup dikenal di kalangan jurnalis: kill the messenger. Secara harfiah, frasa ini berarti "membunuh pembawa pesan". Namun, makna sebenarnya bukanlah membunuh secara fisik, melainkan menyalahkan, menyerang, atau menghancurkan penyampai pesan (orang yang menyampaikan fakta yang tidak menyenangkan).

Saat era kuno, untuk menyampaikan pesan kebenaran diperlukan keberanian besar karena harus menghadapi satu ancaman: Raja atau penguasa yang murka dan menghukum pembawa pesan tersebut.

Ungkapan ini juga pernah menjadi judul sebuah film yang dirilis pada tahun 2014, Kill the Messenger. Film tersebut diangkat dari kisah nyata seorang jurnalis investigasi bernama Gary Webb. Melalui serangkaian laporan yang terbit pada tahun 1996, Webb mengungkap dugaan keterlibatan jaringan yang terkait dengan CIA dalam penyelundupan kokain di Amerika Serikat, yang hasilnya digunakan untuk mendukung kelompok pemberontak Contra di Nikaragua.

Laporan itu mengguncang publik. Namun alih-alih memicu penyelidikan yang serius terhadap substansi temuan tersebut, yang terjadi justru sebaliknya. Gary Webb menjadi sasaran serangan bertubi-tubi. Kredibilitasnya dipertanyakan, reputasinya dirusak, dan berbagai kampanye dilakukan untuk mendiskreditkan dirinya. Dengan dukungan sejumlah media besar, kritik terhadap Webb berkembang menjadi pembunuhan karakter yang sistematis.

Tekanan yang terus-menerus diterimanya membuat Webb mengalami depresi. Pada tahun 2004, dia mengakhiri hidupnya.

Ironisnya, setelah Gary Webb meninggal dunia, sejumlah temuan yang pernah ia laporkan terbukti memiliki dasar yang kuat. Berbagai investigasi dan dokumen yang kemudian terungkap menunjukkan adanya hubungan antara CIA dan kelompok Contra di Nikaragua, meskipun perdebatan mengenai sejauh mana keterlibatan tersebut masih terus berlangsung.

Kisah Garry Webb menjadi salah satu contoh paling terkenal dari praktik kill the messenger: ketika perhatian publik dialihkan dari pesan yang disampaikan kepada orang yang menyampaikannya. Alih-alih membahas fakta dan bukti, energi justru dihabiskan untuk menyerang pembawa pesan. Pada akhirnya, bukan hanya seorang jurnalis yang menjadi korban, tetapi juga kesempatan masyarakat untuk mengetahui kebenaran.

Nasib Pembawa Pesan di Indonesia

Fenomena kill the messenger bukanlah sesuatu yang asing di Indonesia. Bahkan, praktik ini telah berlangsung jauh sebelum media sosial hadir dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jika dahulu pembungkaman dilakukan melalui tekanan politik, sensor, atau intimidasi langsung, kini bentuknya jauh lebih beragam dan sering kali terjadi di ruang digital.

Di tengah banjir informasi, masyarakat semakin mudah terpolarisasi. Ketika sebuah informasi, kritik, atau hasil investigasi dianggap mengganggu kepentingan tertentu, perhatian publik kerap dialihkan dari substansi persoalan menuju sosok yang menyampaikan pesan tersebut. Alih-alih membahas fakta dan argumen yang disampaikan, energi justru dihabiskan untuk menyerang karakter, motif, latar belakang, bahkan kehidupan pribadi pembawa pesan.

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena ini dapat diamati dalam berbagai bentuk. Ada media yang menghadapi gelombang ulasan bintang satu setelah menerbitkan laporan yang kontroversial. Ada jurnalis yang menjadi sasaran doxing dan perundungan daring. Tidak jarang pula muncul serangan masif di media sosial yang lebih banyak menyoroti siapa yang berbicara daripada apa yang dibicarakan. Akibatnya, ruang diskusi publik bergeser dari perdebatan gagasan menjadi pertarungan identitas dan loyalitas.

Jika kita menengok berbagai perdebatan publik belakangan ini, gejala tersebut tampak semakin jelas. Ketika akademisi mengkritik kebijakan, perhatian sering bergeser dari isi kritik menuju afiliasi politik sang akademisi. Ketika jurnalis mengungkap persoalan tertentu, yang dipersoalkan justru media tempatnya bekerja, motifnya, atau latar belakang pribadinya. Ketika aktivis menyuarakan keberatan terhadap suatu kebijakan, tidak jarang mereka dicap sebagai pihak yang anti-pembangunan atau memiliki kepentingan tersembunyi.

Kondisi ini berkaitan erat dengan cara kritik diterima dalam ruang publik. Dalam demokrasi yang sehat, kritik seharusnya dipandang sebagai mekanisme koreksi dan pengawasan. Kritik mungkin tidak selalu benar, tetapi ia perlu dijawab dengan data, argumentasi, dan penjelasan yang terbuka. Ketika kritik justru dibalas dengan serangan personal, pelabelan, atau upaya mendiskreditkan pengkritik, muncul kesan bahwa yang sedang dipertahankan bukan kualitas kebijakan, melainkan citra pihak yang berkuasa.

Pola semacam ini sesungguhnya merugikan semua pihak, termasuk pemerintah sendiri. Sebab kritik yang sehat merupakan instrumen penting untuk memperbaiki kebijakan. Ketika energi lebih banyak digunakan untuk merespons pengkritik daripada menanggapi substansi kritik, ruang evaluasi menjadi semakin sempit. Kesalahan yang seharusnya dapat diperbaiki sejak dini justru berpotensi berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Fenomena tersebut tidak hanya menimpa jurnalis. Akademisi yang menyampaikan hasil penelitian yang tidak populer, praktisi yang mengungkap kelemahan suatu kebijakan, aktivis yang menyuarakan kepentingan publik, hingga kreator konten yang menyampaikan kritik sosial dapat mengalami hal serupa. Mereka sering kali harus menghadapi serangan yang tidak berhubungan dengan substansi gagasan yang mereka sampaikan.

Dalam era media sosial, situasi ini menjadi lebih kompleks. Serangan terhadap pembawa pesan dapat berlangsung secara cepat, masif, dan berulang. Sebuah laporan jurnalistik dapat dihujani kampanye ulasan negatif. Seorang peneliti dapat menjadi sasaran perundungan digital. Identitas pribadi seseorang dapat disebarluaskan untuk mengintimidasi. Bahkan sebelum publik sempat mendiskusikan persoalan yang diangkat, perhatian sudah lebih dahulu diarahkan kepada siapa yang berbicara.

Yang mengkhawatirkan, praktik ini perlahan menciptakan efek jera. Orang-orang yang memiliki informasi penting, temuan penelitian, atau kritik terhadap kebijakan publik menjadi lebih berhati-hati untuk bersuara. Bukan karena argumen mereka lemah, melainkan karena biaya sosial yang harus ditanggung semakin besar. Ketika kondisi ini terjadi, yang sesungguhnya hilang bukan hanya keberanian individu untuk berbicara, tetapi juga kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan.

Padahal, kualitas demokrasi tidak diukur dari seberapa keras suatu pemerintahan dipuji, melainkan dari seberapa terbuka ruang bagi kritik dan perbedaan pendapat. Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang bebas dari kritik, melainkan pemerintahan yang mampu menjawab kritik dengan argumentasi dan perbaikan kebijakan.

Kisah Garry Webb menunjukkan bahwa membunuh karakter pembawa pesan tidak selalu menghapus kebenaran yang dibawanya. Sebaliknya, tindakan itu sering kali hanya menunda munculnya fakta ke ruang publik. Karena itu, tantangan terbesar dalam era informasi bukan sekadar membedakan mana informasi yang benar dan mana yang salah, melainkan memastikan bahwa setiap gagasan diuji berdasarkan bukti dan argumentasinya, bukan berdasarkan siapa yang menyampaikannya.

Sebab sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa membunuh pembawa pesan tidak pernah benar-benar menghilangkan pesan yang dibawanya.