Reporter : Sri Wiyono
blokTuban.com - "Saya mendapat banyak pengetahuan tentang bagaimana peran ibu, terutama menjadi ibu muda seperti saya ini," ujar Trisca, seorang ibu muda asal Desa Mergosari Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur suatu kali.
Perempuan itu dengan polosnya mengungkapkan suasana hatinya saat ditanya Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, SE, ketika Sang Bupati berkunjung ke Balai Desa Mergosari akhir Februari 2023.
Kala itu, Sang Bupati sedang melakukan kunjungan ke sejumlah desa di Kecamatan Singgahan dan sekitarnya. Kunjungan itu untuk menggali masukan dan melihat sendiri kondisi di lapangan, hingga dia bisa tepat mengambil kebijakan. Utamanya untuk program pembangunan infrastruktur.
Saat melintas di desa ini, Mas Bupati, begitu pria lajang itu biasa disapa mendapat informasi bahwa para ibu di desa itu sedang berkumpul di balai desa untuk mengikuti sosialisasi pencegahan stunting, pentingnya pemberian air susu ibu (ASI) dan pemberian makanan tambahan pada balita.
Begitu mendengar kata-kata balita, Mas Lindra langsung teringat dengan stunting yang di Kabupaten Tuban angkanya masih tinggi. Pemkab Tuban, sejak lama juga getol untuk menekan laju stunting. Sehingga moment bertemu dengan para ibu, menurut Mas Lindra adalah waktu yang tepat untuk menyampaikan program itu. Maka diajak beloklah rombongan itu ke balai desa.
Komitmen Pemkab
Pemkab Tuban memang berkomitmen melakukan percepatan penanganan stunting. Sebab, stunting bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan pada otak anak. Tingginya angka stunting akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tuban di masa mendatang. Percepatan penanganan stunting juga menjadi atensi mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa.
Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Tuban, dr. Atiek Supartiningsih suatu waktu pernah mengungkapkan, percepatan penanganan stunting bukan hanya berkaitan dengan kesehatan.
Karena penanganan stunting juga mencakup aspek sosial, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi masyarakat. Karena itu Pemkab Tuban telah membentuk tim percepatan penanganan stunting hingga tingkat desa. Bahkan, kolaborasi dengan lintas stake holder, lintas sektor dan bidang juga dilakukan.
“Diperlukan konvergensi langkah dan kebijakan secara menyeluruh agar angka stunting di Kabupaten Tuban dapat diturunkan menjadi 14 persen di tahun 2024,” ungkap dr. Atiek pada wartawan.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 dari Kemenkes RI, angka stunting di Kabupaten Tuban pada tahun 2022 sebesar 24,9 persen. Angka tersebut masih di atas prevalensi Jawa Timur sebesar 19,2 persen maupun nasional sebesar 21,6 persen. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Tuban berada di peringkat 8 tertinggi prevalensi balita stunting di provinsi Jawa Timur.
Sementara Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menargetkan prevalensi stunting di 2023 menjadi 17 persen. Pada 2022 angka stunting Indonesia yakni 21,6 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terbaru.
dr.Atiek Supartiningsih menjelaskan beberapa faktor penyebab tingginya stunting, di antaranya kurangnya pemahaman masyarakat perihal makanan bergizi kepada anak. Selanjutnya, ketidakmampuan masyarakat membeli bahan makanan dan tempat tinggal tidak layak (tidak memiliki sanitasi yang baik) menjadi permasalahan lain yang harus ditemukan solusinya secepat mungkin.
Pemkab Tuban menerapkan kebijakan penanganan stunting dilakukan dari hulu hingga hilir. Mulai dari edukasi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca-melahirkan, bayi di bawah dua tahun, dan bayi di bawah lima tahun. Upaya pencegahan dari hulu akan mampu meminimalkan lahirnya bayi dengan kondisi stunting.
Dinkes-P2KB sendiri intens mengedukasi masyarakat dan pelajar mulai dari tingkat SMP perihal pencegahan stunting. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah mengubah pola pikir masyarakat agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta mengonsumsi makanan bergizi.
“Kami berupaya semaksimal mungkin meningkatkan pemahaman masyarakat agar generasi penerus Kabupaten Tuban menjadi generasi sehat dan unggul,” tuturnya.
Masyarakat, terang Atiek, diharapkan mendukung upaya pencegahan stunting yang dijalankan Pemkab Tuban hingga tingkat rumah tangga. Di samping itu, masyarakat diimbau untuk mengonsumsi makanan bergizi. Makanan bergizi adalah yang cukup komposisi gizinya mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, dan mineralnya. Menurutnya, makanan bergizi tidak harus mahal dan dapat diperoleh dari pasar tradisional.
Rembug Stunting
Tahun lalu, Pemkab Tuban sudah menggelar ‘rembug stunting’ yang digelar di Pendapa Kridha Manunggal Tuban. Hadir dalam acara tersebut, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, Wakil Bupati Tuban Riyadi, Forkopimda dan , Sekda Budi Wiyana.
Juga para Kepala OPD, Camat, Ketua TP PKK, Bunda Paud Kabupaten Tuban, seluruh organisasi wanita lintas sektor di Kabupaten Tuban, pimpinan perusahaan, rumah sakit, akademisi, Kepala Puskesmas, bidan desa, hingga desa lokus stunting, serta seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Tuban.
Mas Bupati mengatakan, jika stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB saja, akan tetapi semua pihak. Untuk itu, Mas Lindra mengajak seluruh OPD juga TPPS Kabupaten Tuban yang terdiri dari berbagai elemen untuk merapatkan barisan, bersinergi dalam misi menurunkan angka stunting di Kabupaten Tuban. Kolaborasi dari seluruh OPD, kecamatan, desa dan lintas sektor harus dilakukan secara intens.
Mas Lindra menyatakan, faktor penyebab stunting tidak hanya perkara kesehatan saja, tetapi juga kemiskinan, lingkungan, sosial dan budaya. Untuk itu, penanganan stunting harus dari hulu sampai hilir, seluruh elemen dari atas hingga bawah bersinergi untuk tujuan yang sama. Sasaran yang dituju harus tepat, serta sinkronisasi data harus dilakukan segera.
“Stunting bukan hanya tentang masalah kesehatan, tetapi ekonomi, lingkungan, sosial hingga budaya. Untuk itu, perlu penanganan dari berbagai pihak,” ucap Mas Bupati.
Rembug stunting penting dilakukan untuk memunculkan kebijakan yang terarah dan tepat sasaran. Mas Lindra juga mengingatkan untuk tidak ada ego sektoral dalam program penanganan stunting ini.
“Satu saja yang disepakati, kita geruduk bareng. Semua tim yang terdiri dari berbagai elemen harus bersatu, jangan ada ego sektoral dan saling lempar tanggung jawab,” tegasnya.
Menurutnya, seluruh OPD lintas sektoral, TNI/POLRI, Perusahaan, kecamatan hingga Pemdes harus memiliki fokus dan niat yang sama, agar semua program bantuan yang telah digelontorkan oleh pemerintah baik program kemiskinan hingga kesehatan bisa tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran, yang nantinya bermuara pada penurunan angka stunting.
Mas Lindra menuturkan, selain update data, langkah paling dekat yang akan dilakukan dalam upaya penurunan angka stunting adalah pembinaan untuk remaja, serta edukasi kepada para calon pengantin dan calon ibu.
“Jangan hanya sosialisasi saja, tapi ada aksi nyata dan kongkrit. Ini PR penting untuk kita semua,” tandasnya.
Saat itu, juga dilaksanakan penandatanganan pernyataan Komitmen Bersama Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tuban oleh seluruh Forkopimda, Kepala OPD dan segenap TPPS Kabupaten Tuban.
Tahun 2021 dan 2022 ada beberapa desa yang dipilih berdasarkan 21 indikator di dalamnya , yaitu Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan, Desa Penambangan, dan Bektiharjo Kecamatan Semanding, Desa Sandingrowo, Sumur Cinde, Rahayu, dan Soko Sari Kecamatan Soko. Lalu Desa Sumurgung, Sugiharjo Kecamatan Tuban, serta Desa Banyubang Kecamatan Grabagan.
Caranya, penanganan dan pencegahan mulai saat remaja putri, sebab ada 23 hingga 26 persen remaja putri di Kabupaten Tuban mengalami anemia. Hal itu sangat beresiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah, dan bisa menjadi stunting.
Tim fokus pada pencegahan untuk remaja wanita dan juga dewasa yang belum menikah, juga para calon pengantin wanita agar memiliki bekal dalam memberi gizi yang cukup dan seimbang mulai di 1.000 hari pertama anak, yaitu dimulai dari masih janin.
Wajibkan Pemberian ASI sampai Usia 2 Tahun
Satu lagi kebijakan yang dibuat adalah Bupati Tuban mewajibkan ibu memberi ASI pada bayinya sampai usia 2 tahun. Sebab, masih banyak ibu yang kurang dalam memberikan air susu ibu (ASI) pada bayinya. Bayi belum usia 2 tahun sudah tak diberi ASI lagi dengan berbagai alasan. Padahal minimal bayi diberi ASI sampai usia 2 tahun agar tumbuh kembang anak sesuai harapan.
Mas Lindra selalu mengingatkan bahwa upaya menurunkan angka stunting menjadi program nasional hingga tahun 2024. Selaras dengan program pemerintah pusat, Pemkab Tuban dengan melibatkan TP PKK kabupaten Tuban berpartisipasi aktif menuntaskan permasalahan tersebut. "Mengingat, ibu memegang peran penting terhadap pertumbuhan anak-anak," ungkapnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Mas Lindra menekankan agar anak-anak di bawah usia 2 tahun harus diberikan Air Susu Ibu (ASI). Konsumsi ASI menjadi prioritas karena mengandung gizi lengkap. Selanjutnya, pada masa pertumbuhan anak-anak harus diberikan makanan sehat dan kurangi makanan siap saji. Konsumsi makanan sehat dan bergizi tidak harus makanan bermerk.
"Bisa dengan memperbanyak makan ikan, sayuran, dan buah-buahan," jelasnya.
Mas Lindra berpesan agar masyarakat selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Langkah tersebut akan mampu meningkatkan taraf hidup keluarga yang pada gilirannya mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Tuban.
"Mari bersama-sama memajukan Kabupaten Tuban dengan cara masing-masing," tuturnya.
Tuban Bangga Diluncurkan
Upaya mencegah stunting di Kabupaten Tuban semakin tak mudah saat pemkab harus dihadapkan fakta lain. Salah satunya angka pernikahan dini, atau pernikahan di bawah umur dengan meminta dispensasi dari Pengadilan Agama (PA) di Kabupaten Tuban cukup tinggi. Tingkat perceraian juga tak kalah sedikit.
Menurut data dari Pengadilan Agama Tuban, angka perceraian di Kabupaten Tuban cukup sebanyak 2.446 kasus di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 naik menjadi 2.571 kasus. Sedang sampai April 2023 ini, perceraian sudah sampai 594 kasus.
Untuk pernikahan di bawah umur, di tahun 2021 ada 564 kasus. Meski sempat turun jumlah kasusnya di tahun 2022 menjadi 516 kasus, namun, angka tersebut menempatkan Kabupaten Tuban menjadi peringkat ke 10 di Jatim, sebagai kabupaten paling banyak terjadi pernikahan dininya.
Pernikahan dini membuat calon ibu dan ayah kurang matang, dalam pemahaman, mental dan lain sebagainya. Ketika kurang faham bagaimana harus mengurus anak, bagaimana memberikan asupan gizi yang baik dan aspek lainnya, tentu juga bisa berdampak pada kondisi sang buah hati. Peluang balita stunting terbuka.
Maka kemudian Bupati Tuban yang kala itu didampingi Wakil Bupati Tuban H. Riyadi, Kepala Kantor Kemenag Tuban Ahmad Munir, serta Forkopimda meluncurkan program “Tuban Bangga” atau Tuban Mbangun Keluarga. Ikhtiar ini untuk menyiapkan generasi Tuban yang berkualitas melalui keluarga yang berdaya dari banyak hal.
Saat itu, Mas Lindra mengajak seluruh jajaran yang tergabung dalam program ini, untuk meluruskan niat dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan dari Tuban Bangga. Menurutnya, keberhasilan program akan tercapai apabila terjadi sinergi yang baik, serta komitmen dari setiap orang yang ada didalamnya.
“Saya minta semuanya yang ada disini berjanji untuk mendukung dan mensukseskan program unggulan ini. Mari berkomitmen dan bertanggungjawab terhadap jabatan yang kita miliki, ” ujarnya.
Bupati yang masih jomblo ini, juga menyoroti tingginya angka perceraian, pernikahan dini, hamil sebelum nikah, dan stunting yang menjadi salah satu sebab dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang membangun keluarga yang berkualitas. Seperti kebijakan dispensasi menikah, harus dicarikan solusi, agar tidak ada dampak berkepanjangan.
“Kita akan kaji lagi bersama Kemenag, dan PA mengenai hal ini, sebab dispensasi menikah seperti mewajarkan hal yang sebetulnya tidak wajar. Karena dan ada runtutan masalah yang terjadi, seperti KDRT, kurang gizi, pengetahuan berkeluarga, dan sebagainya,” tegas Mas Lindra. Ia meyakinkan, jika program Tuban Bangga bisa berjalan dengan baik, maka akan tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) Tuban yang berkualitas.
“Semoga menjadi terobosan yang bisa menyelesaikan masalah yang ada di bawah,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Tuban Ahmad Munir mengungkapkan, program “Tuban Bangga” dibuat karena melihat banyaknya angka perceraian, pernikahan dini, hamil diluar nikah dan stunting yang ada di Kabupaten Tuban.
Menurutnya, keluarga adalah miniatur negara. Jika keluarga baik, maka negara akan baik. Program “Tuban Bangga” bersifat berkelanjutan dan lintas sektoral, sehingga tak hanya Kemenag dan Pemkab saja, namun seluruh elemen masyarakat harus ikut menyukseskan. Diharapkan, “Tuban Bangga” dapat menekan angka perceraian, pernikahan dini, hamil sebelum nikah, juga stunting di Kabupaten Tuban.
Munir meyakinkan, program ini akan bisa menciptakan SDM berkualitas, baik dari pendidikan, kesehatan, dan sosial, yang berdampak pada ekonomi masyarakat.
“Semua itu dimulai dari pembentukan pondasi keluarga yang kuat, sebab keluarga adalah miniatur negara, jika keluarganya baik maka negara akan baik,” katanya.
Pemkab Tuban juga menggandeng TNI. Saat Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, SE mendampingi Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Farid Makruf, M.A., yang tengah melaksakanan kunjungan di Kabupaten Tuban, mengatakan itu. Dan Pangdam mendukung.
Pangdam saat itu mengatakan, program TNI di Kabupaten Tuban telah banyak mendapat dukungan dari Pemkab Tuban. Ia memuji kekompakan Forkopimda Tuban dalam setiap program, sehingga dapat berjalan dengan sinergis. Seperti program TNI Manunggal Air, TMMD, hingga bantuan hibah untuk pembangunan prasarana di wilayah Kodim 0811/Tuban yang berjalan dengan baik berkat sinergitas antara Kodim dengan Pemkab Tuban.
“Saya mewakili TNI juga berterimakasih kepada Pemkab Tuban yang banyak membantu Kodim 0811/Tuban dalam menjalankan programnya,” ucap Pangdam.
Untuk saat ini, menurut Pangdam, selain beberapa program prioritas yang dilaksanakan, TNI siap membantu Kabupaten Tuban dalam menurunkan angka stunting. “TNI siap bersama Pemkab Tuban memerangi stunting,” tutur Pangdam.
Bupati Tuban menyampaikan terimakasih atas kunjungan Pangdam V/Brawijaya. Bupati mengatakan, pemkab akan terus bersinergi dengan TNI dalam setiap program pembangunan, sehingga capaian yang didapat bisa maksimal demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami terus meningkatkan kerjasama dengan Kodim 0811/Tuban, termasuk soal stunting.” ucap Mas Lindra.
Sinergi dan kekompakan yang terjalin antara Kodim 0811 Tuban dengan Pemkab Tuban juga telah terbukti dalam program pencegahan serta vaksinasi covid-19 beberapa waktu lalu, yang mencapai hasil menggembirakan.[ono]
.jpg)
