GM PT TPPI Tuban Minta SMP Diketahui Seluruh Karyawan dan Masyarakat

Reporter : Ali Imron 

blokTuban.com - Sebagai objek vital nasional, keberlangsungan operasi perusahaan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) menjadi tanggungjawab bersama. Karena dimiliki oleh negara, maka keamanannya juga menjadi tanggungjawab Polri-TNI. 

Perlu dipahami, bahwa TPPI menjadi entitas bisnis tersendiri bagi Pertamina. PT TPPI sampai saat ini statusnya bukan anak usaha dari Pertamina, namun minyak yang diolah miliknya Pertamina. Secara tidak langsung apa saja yang diusahakan oleh TPPI menjadi bagian penting dari Pertamina. 

Dari sisi saham, TPPI saham mayoritasnya milik negara. Di mana 60 persen saham dimiliki Pertamina, 20 persen milik Departemen Keuangan, dan 20 persen sisanya dimiliki swasta. Dengan kepemilikan saham tersebut, nagara berkewajiban menjaga keberlangsung operasi TPPI di Tuban. 

Di awal berdirinya, TPPI difokuskan memproduksi petrokimia. Namun dalam perkembangannya, sebagian produk TPPI di salurkan ke Terminal BBM Tuban berupa Pertamax, Pertalite, dan Solar. Sebelumnya TPPI juga memproduksi pertadex dan LPG untuk masyarakat. 

Baca juga:

Terapkan Sistem Manajemen Pengamanan, TPPI Target Kategori Emas SMP di 2023

Saat ini, TPPI juga memproduksi paraxylene yang mana kebutuhan di Indonesia masih impor. Sesuai target, akhir tahun 2023 produksi paraxylene akan dinaikkan dari 500 ribu Kilo Ton per tahun menjadi 780 ribu Kilo Ton per tahun. 

"Mohon doanya dari semuanya agar target produksi TPPI bisa terlampaui dan berjalan lancar," tutur General Manager (GM) PT TPPI Tuban, Sugiyo dalam Workshop Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Objek Vital Nasional di salah satu resto di Jalan Basuki Rahmat Tuban, Senin (16/1/2023). 

Sugiyo meminta arahan dari Mabes Polri, agar ke depan pengelolaan operasi TPPI dapat berjalan dengan aman. Kalaupun ada gangguan sedikit-sedikit dapat diatasi secepatnya. Sebenarnya Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) sudah direviews setiap tahun dan intens di tahun ini. Harapannya di akhir 2023 TPPI mendapat penilaian SMP kategori emas. 

"Mudah-mudahan dengan upaya maksimal kita semua. Bahu membahu SMP di TPPI dapat diselesaikan," imbuhnya. 

Sugiyo juga berpesan kepada seluruh fungsi khususnya seksi security TPPI dalam menyosialisasikan dan menularkan ke pekerja TPPI yang lain. Harapannya SMP TPPI tidak sekedar menjadi konsumsi manajemen, tapi diketahui seluruh pekerja dan masyarakat agar pelaksanaan safetynya bisa berjalan dengan baik. 

Sementara itu, Dirpamobvit KorSabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol. Suhendri menjelaskan obvitnas merupakan kawasan, tempat, bangunan dan usaha yg menyangkut harkat hidup orang banyak, kepentingan dan atau sumber pendapatan besar negara yg memiliki potensi kerawanan dan dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan bila terjadi gangguan keamanan.

"Melihat skema kepemilikan saham, sudah jelas bahwa TPPI sebagai Obvitnas harus dijaga keberlangsungannya," katanya saat membuka workshop SMP PT TPPI.  

Brigjen Suhendri menambahkan, bahwa dengan kepemilikan sertifikat SMP dari Polri, maka keamanan di sebuah perusahaan terjamin. Hal ini tentunya menjadi kenyamanan bagi para investor di Indonesia. 

"Kalau SMP belum diterapkan di sebuah perusahaan, maka Polri belum bisa menjamin keamanannya. Bagi perusahaan yang memiliki seritikat pun akan terus diawasi agar hal-hal buruk tidak terjadi, baik berupa kecelakaan kerja atau kebakaran," jelasnya.

Dia berpesan bagi pemegan sertifikasi emas SMP untuk jangan lengah, sebab Polri akan memantu secara berkala. Dengan target emas SMP dari TPPI, Suhendri berharap semua fungsi bekerjasama. Selepas workshop tahapan berikutnya yaitu bimbingan teknis (Bimtek). Dalam kesempatan itu ada rekomendasi dan harus dipenuhi. 

Selama rekomendasi dari Polri dipenuhi, manakala di saat audit maka hasilnya akan maksimal. Setelah itu tahap klarifikasi, jika semuanya sudah terpenuhi baru sertifikasi SMP akan diserahkan kepada TPPI. 

"Kegiatan SMP ini sangat penting bagi seluruh Obvitnas. Dari 1.600 lebih Obvitnas di seluruh Indonesia baru 55 yang diaudit dan diberikan sertifikat. Artinya belum ada 10 persen yang mengimplementasikan SMP," bebernya. 

Dengan mengimplementasikan SMP, lanjutnya maka dapat mencegah, mengantisipasi kerugian yang lebih besar dari dampak yang timbul nantinya. 5 elemen SMP sifatnya menyatu dan tidak terbagi-bagi, sehingga semua fungsi di TPPI diharapkan dapat bekerjasama. 

Hal penting yang jangan dilupakan, bahwa SMP merupakan investasi jangka panjang sebagai upaya mengantisipasi sekecil apapun kerugian yang akan dihadapi sebuah perusahaan. [Ali]

 

Temukan konten blokTuban.com menarik lainnya di GOOGLE NEWS