22:00 . Warga Bojonegoro Jadi Pemenang Lomba Kicau Nasional di Tuban, Burungnya Ditawar Rp100 Juta   |   21:00 . Desa Klotok Tuban Sukses Gelar Festival Layang-layang Nasional 2022   |   20:00 . Beruntungnya Punya Nama Agus dan Berakhiran Tie Dapat Nasi Kemerdekaan di Warung Tuban Ini   |   19:00 . Ratusan Burung 6 Jenis Ini Tampil Memukau di Lomba Kicau Nasional di Tuban   |   18:00 . 7 Rekomendasi Sewa Kostum dan Rias di Tuban Cocok untuk Karnaval Kemerdekaan   |   17:00 . Di bawah DKI Jakarta, Gubernur Khofifah Minta Pengusaha APINDO Pertahankan Iklim EKonomi Jatim   |   16:00 . Setelah Minyak Goreng Kemasan Turun, Hari Ini Sembako di Tuban Stabil   |   15:00 . Musim Kemarau Tiba, Siapkan Diri Anda   |   14:00 . Lulus Predikat Membanggakan, 54 Siswa Permadani Tuban di Wisuda   |   13:00 . Kabar Baik, 4 Zodiak Berikut ini Hidup Berkelimpahan di Bulan Agustus   |   12:00 . Bediang Berujung Petaka, Warga Tuban Kehilangan Rumah, Kandang dan Tiga Kambing   |   11:00 . Dok! PA Kabulkan Dispensasi Nikah Santriwati Korban Pencabulan Anak Kiai di Tuban   |   10:00 . Jelang HUT RI ke-77 Tahun, Persewaan Kostum Karnaval di Tuban Kebanjiran Orderan   |   09:00 . Lirik Lagu FOREVER 1 - Girls' Generation/ SNSD - SMTOWN   |   08:00 . Ini Niat Puasa Sunnah Asyura 10 Muharram, Ketahui Keutamaannya   |  
Mon, 08 August 2022
Jl. Sunan Muria no 28, Kelurahan Latsari, Kecamatan/Kabupaten Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

RUU TPKS Resmi disahkan, KP Ronggolawe Beri Apresiasi Tinggi Untuk Pemerintah

bloktuban.com | Wednesday, 13 April 2022 15:00

RUU TPKS Resmi disahkan, KP Ronggolawe Beri Apresiasi Tinggi Untuk Pemerintah Anggota KP Ronggolawe Tuban. (Foto:Ist)

Reporter : Savira Wahda Sofyana

blokTuban.com - Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akhirnya resmi disahkan menjadi Undang-undang pada Selasa (12/4/2022) melalui rapat paripurna DPR RI ke-19. Lahirnya kebijakan tersebut merupakan wujud dari keberpihakan negara pada banyaknya korban kasus kekerasan seksual. 

Lahirnya Undang-undang itu sendiri tidak lepas dari perjuangan berbagai pihak mulai dari pendamping korban, akademisi, organisasi masyarakat sipil, DPR RI, pemerintah dan juga korban dari tindak kasus kekerasan seksual. 

Oleh karena itu, adanya peresmian ini turut mengundang haru banyak pihak. Menurut Koalisi Perempuan Ronggolawe (KP Ronggolawe) melalui Siaran Pers tertulisnya jika UU TPKS yang baru saja diresmikan tersebut merupakan contoh baik dari kerjasama antara masyarakat, sipil, pemerintah dan parlemen dalam menghasilkan sebuah UU tersebut. 

Untuk itu Forum Pengada Layanan (FPL), Jaringan Mayarakat Sipil (JMS) serta para penyintas kekerasan seksual, mengapresiasi Panja RUU TPKS Baleg RI yang sudah  menyelenggarakan  proses pembahasan RUU TPKS, dengan memberi ruang partisipasi terhadap masayarakat, untuk dapat memberikan masukan. 

“Kami juga mengapresiasi pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyempurnakan draf RUU TPKS hasil harmonisasi,” terangnya dalam siaran pers tertulis, Rabu (13/4/2022). 

Selain itu, FPL dan JMS juga telah mencatat hal penting yang merupakan capaian dari RUU TPKS yang telah memasukkan beberapa bentuk tindak pidana seperti pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, kekerasan seksual berbasis elektronik, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, serta perbudakan sosial. 

Kendati sudah banyak capaian dalam RUU TPKS, dalam siaran pers tersebut menyebutkan jika dalam hal ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup berat. Pasalnya, tindak pidana perkosaan tidak diatur dalam Undang-undang yang baru diresmikan itu. 

“Hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi DPR dan Pemerintah agar bisa memasukkan tindak pidana perkosaan dalam RUU KUHP, menjadi pekerjaan rumah juga bagi FPL dan JMS untuk mengawal RUU KUHP,” tulisnya. 

Oleh karena itu, pekerjaan rumah FPL serta JMS selanjutnya ialah melakukan advokasi peraturan dari UU PKS. Hal ini tentu sangat diperlukan dengan tujuan setelah Undang-undang resmi disahkan, agar bisa segera diimplementasikan atau dilaksanakan dengan baik. 

“Pemerintah harus melibatkan FPL dan JMS dalam menyusun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang dimandatkan UU TPKS, agar pelaksanaanya sesuai kondisi lapangan,” lanjutnya. [Sav/Ali] 

 

Tag : KP Ronggolawe, RUU TPKS, Sah, DPR RI, Pemerintah, Berita Tuban, info Tuban



* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

  • Sunday, 07 August 2022 15:00

    Musim Kemarau Tiba, Siapkan Diri Anda

    Musim Kemarau Tiba, Siapkan Diri Anda Setiap pagi hari sejak sebulan lalu, kita sering merasakan dingin. Rasa dingin terasa lebih kuat saat menjelang pagi hari. Hal tersebut merupakan tanda terjadinya masa pancaroba atau bisa disebut dengan...

    read more

Lowongan Kerja & Iklan Hemat