07:00 . Ahli Kesehatan Mental Bagikan 3 Tips Untuk Kelola Stres, Apa Saja?   |   20:00 . Mendag: Side Events G20 Promosikan Keragaman Budaya, Potensi Investasi dan Pariwisata   |   19:00 . Personel Kodim Tuban Terima Vaksinasi Booster   |   18:00 . Ranting NU Patihan Gelar Perekaman Kartanu   |   17:00 . Hadir di MKNU PCNU Tuban, Begini Pesan Kiai Marzuki untuk Warga NU   |   16:00 . Berikut Tiga Major Project BKKBN untuk Akselerasi Penurunan Stunting 2024   |   14:00 . Ratusan Pekerja Semen Tuban Disuntik Vaksin Booster   |   13:00 . Kasus Omicron Terus Bertambah, Puncak Kenaikan Kasus Diprediksi pada Februari hingga Awal Maret   |   12:00 . Setelah Terbakar Pasar Baru Tuban Berganti Nama   |   11:00 . Dinsos Coret 101 ASN Tuban yang Cairkan Bansos Covid-19 dan Sanksi Pendamping   |   10:00 . Kurang Antusiasme dari Orang Tua, Hanya Sedikit Balita yang Datangi Posyandu   |   09:00 . Berikut Alasan Mengapa Makanan Diet Sehat Cenderung Lebih Mahal   |   08:00 . Pasar Tradisional dan Toko Kelontong Diberi Waktu Sepekan untuk Sesuaikan Harga Minyak Goreng   |   07:00 . Deteksi Gejala Demensia dari Kebiasaan Menonton Film, Apa Itu?   |   21:00 . Pandemi Covid-19 Terus Berlanjut, Perajin Gerabah Ngadirejo Berpindah Haluan   |  
Sat, 22 January 2022
Jl. Sunan Muria no 28, Kelurahan Latsari, Kecamatan/Kabupaten Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

ANSOR JATIM Angkat Bicara Soal Perpanjangan PPKM

bloktuban.com | Tuesday, 17 August 2021 13:00

ANSOR JATIM Angkat Bicara Soal Perpanjangan PPKM

Reporter: Mochamad Nur Rofiq

blokTuban.com – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur merespon perpanjangan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 4.

Habib Mahdi al Khirid Wakil Ketua PW GP Ansor Jatim mengklaim, sejauh ini Pemerintah dinilai belum bekerja dengan berbasis kebijakan presisi. Menurutnya, masih ada  kelompok masyarakat rentan yang sangat terdampak ketika terjadi PPKM dan diberlakukannya jam malam.

"Banyak daerah yang tidak mempunyai basis data presisi, akibatnya diantara kelompok masyarakat yang sangat terdampak adalah pedagang kaki lima yang memulai usahanya pada malam hari," kata Habib Mahdi.

Habib Mahdi menilai sejauh ini pemerintah belum mempunyai data presisi sehingga beberapa bantuan sosial tidak tepat sasaran pada kelompok terdampak.

Permasalahan selanjutnya adalah terkait dengan komunikasi pandemi pemerintah yang selama ini banyak pihak menilai lemah. Komunikasi yang harusnya bertujuan untuk mengelola kepercayaan publik hingga saat ini masih menjadi problem serius pemerintah yang harus segera diperbaiki.

"Kepercayaan publik inilah yang menjadi substansi modal sosial dan teramat sangat menentukan dalam penanganan pandemi. Sejauh ini kami menilai ada banyak catatan dalam personal komunikasi pandemi," tandas Habib yang juga ketua Cyber PW Gerakan Pemuda Ansor Jatim tersebut.

Hasil survei secara periodik yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 10-17 Juli 2021 dengan 839 responden di 34 provinsi menunjukan tingkat keyakinan yang menurun. Responden yang yakin pemerintah mampu mengatasi pandemi ada 60,7 persen, data ini menurun jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya pada pada juni 2020 yang berada di angka 72,7 persen.

"Banyaknya disinformasi yang masih berkelindan dalam gadget masyarakat menjadi problem serius terkait dengan suksesnya kebijakan penanganan pandemi. Hoax tentang vaksin misalnya masih menjadi hantu yang setiap saat diperbincangkan publik," tegasnya.

Terlebih strategi komunikasi untuk mensukseskan vaksin dengan gaya ancaman menurut Habib Mahdi membuat semakin keruh kanal media publik.

"Narasi tentang keharusan sudah menerima vaksin bagi masyarakat penerima bantuan sosial menambah deretan keputusasaan pemerintah dalam mensukseskan vaksinasi. Pemerintah seperti kalah dalam pertarungan informasi sehingga harus menggunakan cara-cara ‘represif’ dengan mengancam hak masyarakat penerima bantuan sosial," imbuhnya dengan tegas.
 
Dirinya menambahkan perlunya upaya kolektif dalam membangun komunikasi publik yang baik ditengah pandemi. Pemerintah diminta banyak melibatkan organisasi masyarakat berpengaruh beserta tokoh-tokoh kunci yang mempunyai engagement tinggi dihadapan publik. Distrust publik harus disolusi dengan melibatkan organisasi maupun tokoh yang mempunyai trust di mata masyarakat.

Penyerapan anggaran terkait penanganan  covid-19 di tingkat daerah yang masih rendah menjadi pokok bahasan serius selanjutnya dari Ansor Jatim. Realisasi serapan anggaran dalam Rata-rata nasional masih dalam angka 22,05 persen pada Juli 2021.

"Namun untuk jawa timur menurut data yang dihimpun dari kemendagri, Ansor Jatim memberikan apresiasi atas langkah cepat yang dilakukan pemerintah provinsi jawa timur karena sejauh ini angka serapan anggaran sudah  mencapai lebih dari 60 persen dari 407,16 miliar yang dianggarkan," ujar Alumni PMII Malang tersebut.

Di akhir tanggapannya terkait perpanjangan PPKM, Ansor Jatim mendorong seluruh pemerintah daerah untuk semakin memaksimalkan kinerja anggarannya. Tentunya mempertimbangkan dan merencanakan dengan ketangkasan eksekusi kebijakan.

"Hal tersebut menjadi salah satu kunci utama keberhasilan penanganan pandemi," pungkasnya. [rof/sas]

Tag : ansor, jatim, ppkm, covid-19



* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Saturday, 07 August 2021 14:00

    Mahasiswa Demo Ijazah IAINU Tak Keluar, Rektorat Minta Maaf

    Mahasiswa Demo Ijazah IAINU Tak Keluar, Rektorat Minta Maaf Aliansi alumni dan mahasiswa IAINU Kabupaten Tuban pada Sabtu (7/8/2021) pagi menggereduk gedung rektorat yang terletak di Jalan Manunggal Kelurahan Sukolilo, Kecamatan/Kabupaten Tuban. Kedatangan puluhan massa tersebut untuk menanyakan legalitas...

    read more