Reporter: Ali Imron
blokTuban.com - Dari tahun ke tahun, rumah warga di Kabupaten Tuban yang tidak layak huni perlahan dibenahi Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Di tahun 2020 ini, Pemkab menargetkan ada 179 unit rumah yang didanai APBD sebesar Rp7,4 miliar. Seratusan lebih rumah tersebut tersebar di beberapa kecamatan.
Kabid Perumahan dan Pemukiman Dinas PRKP Tuban, Agung Prasetya menjelaskan, untuk kuota per kecamatan bermacam-macam jumlah RTLH dengan skema kontraktual yang dibangun. Tergantung jumlah proposal yang masuk.
"Untuk RTLH yang dengan skema kontraktual disiapkan anggaran total Rp7,4 miliar," terang Agung kepada blokTuban.com, Selasa (22/9/2020).
Data PRKP dalam tiga tahun terakhir, ada 953 unit RTLH yang dibangun rinciannya 507 unit APBD dan 446 unit dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di tahun 2017.
Tahun 2018, ada 2.381 unit rumah yang dibenahi. Rinciannya 170 unit APBD, 395 BSPS, 120 unit Dana Alokasi Khusus (DAK), 414 BKK, 1.242 ADD, dan 40 unit CSR perusahaan.
Meningkat di tahun 2019 dengan 3.380 unit RTLH terbangun. Rinciannya 507 unit APBD, 515 BSPS, 178 unit DAK, 420 unit BKK, 1.260 ADD, dan 500 unit CSR.
Berkat inovasi program Aku Juga Ingin Perumahan Layak Huni (AJIPLAH), Dinas PRKP Tuban kembali menjadi yang tercepat se-Jawa Timur dalam merealisasikan program RTLH di Bumi Wali pada 2019.
Evaluasi tim per november 2019, realisasi RTLH dari DAK tercapai 98,11 persen dengan tingkat serapan anggaran sama 98,11 persen. Selain tercepat di Jatim, Kabupaten Tuban juga masuk dalam 25 kabupaten/kota terbaik di level nasional.
Sedangkan di tahun 2020 ini, PRKP menargetkan 1.701 unit RTLH terbangun. Rinciannya 179 unit APBD, 100 unit BSPS, 162 unit DAK, 420 unit BKK, dan 840 ADD.
"Yang biasa melaksanakan program CSR utk RTLH meliputi Bank Jatim, Semen Indonesia dan TPPI. Untuk kevalidan data yang dikerjakan perusahaan rencananya kami akan melanjutkan pelaksanaan pembentukan Satuan Bersama program inovasi Aku Juga Ingin Perumahan Layak Huni (SATBER AJIPLAH) bersama perusahaan dan komunitas yang konsen dengan RTLH bagi warga miskin," tegasnya.
Sebagaimana diketahui bersama, Dinas PRKP merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bumi Wali yang merasakan imbas pemangkasan anggaran untuk penanggulangan Pandemi Covid-19. Di laman LPSE, tender RTLH dikebut di semester II tahun 2020. [ali/rom]
*RTLH dengan skema kontraktual (untuk warga miskin yang tidak mampu berswadaya).
.jpg)
