Reporter: Ali Imron
blokTuban.com - Evaluasi total mekanisme penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) segera dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban.
Evaluasi dilakukan setelah aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dua hari lalu.
Plt Kepala Dinsos P3A Tuban, Joko Sarwono mengatakan, selama ini pihaknya melakukan evaluasi setiap bulan sekali. Baik dari suplaiyer ke komoditasnya maupun agennya.
"Kalau memang dipilih agen untuk dibebaskan, Dinsos juga berisiko untuk menguati sistem pengawasan di lapangan," terang Joko kepada blokTuban.com, Kamis (20/8/2020).
Soal perombakan total, Joko menambahkan, agen merupakan bentukan BNI. Kendati demikian, sistem penyaluran akan dievaluasi total.
"Suplaiyer apakah tetap dipakai atau dihapus, atau suplaiyer ini diperbaiki atau diganti. Atau Dinsos hanya menggunakan agen," imbuhnya.
Jika evaluasi total berjalan, nantinya ada yang namanya by order. Di pra order dimana agen melakukan identifikasi kebutuhan yang diinginkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT.
Diketahui, kasus terbaru kualitas komoditas daging BPNT busuk di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu viral karena dibuangi oleh kades setempat. Meski seketika itu, komoditas langsung diganti tapi tetap viral hingga memantik PMII demo.
Dinsos sendiri merekomendasi BUMD PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM) menjadi satu-satunya suplaiyer daging di Bumi Wali. Untuk di Kecamatan Jenu, BUMD melibatkan peternak lokal akan tetapi kualitasnya buruk.
Pemberdayaan peternak lokal ini, sebagai tindaklanjut rekomendasi DPRD setelah hearing terkait perbaikan kualitas komoditas BPNT yang kerap dikeluhkan KPM.
Adanya suplaiyer tersebut, KPM tidak bisa memilih kualitas komoditas sesuai kebutuhannya. Sehingga terjadi, penurunan kualitas daging seperti terjadi di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu waktu lalu. [ali/col]
