Reporter : Ali Imron
blokTuban.com - Kabupaten Tuban saat ini kekurangan 3.000 guru PNS. Setiap bulannya, Kepala Dinas Pendidikan Tuban, Nur Khamid harus menadatangani SK 50 guru pensiun.
Dilain sisi, ada 3.421 guru honorer yang tidak bisa angkat menjadi ASN karena terganjal moratorium guru. Harapan honorer yang usianya di atas 35 tahun hanya dengan mengikuti penjaringan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Data terakhir kita kekurangan 3.000 guru PNS," tutur Kadisdik Nur Khamid dalam hearing antara Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non K (GTKHNK) 35+, Komisi 4 DPRD, Kepala BKD SDM, dan Ketua PGRI Tuban di ruang paripurna, Senin (13/1/2020).
Nur Khamid sangat prihatin dengan nasib honorer. Selain itu, ada 154 P3K yang saat ini belum tentu nasibnya, akibat belum jelas peraturan teknisnya. Belakangan ini P3K yang diekskusi, namun PPnya belum ada.
Honorer di Bumi Wali disarankan ikut P3K karena tinggal menunggu aturannya. Jika tetap mengejar CPNS persyaratannya tidak bisa, utamanya yang usianya lebih dari 35 tahun.
Jumlah keseluruhan GTT kurang lebih 2.804 orang, dan data ini terus bergerak. Untuk keseluruhan honorer ada 3.421, dan yang sudah di atas 35 tahun jumlahnya 580 orang. Khusus guru agama honorer mencapai 408 orang.
"GTT SD ada 1189 guru, dan 383 guru SMP," terang pelatih gulat di Bumi Wali.
Sementara, Ketua Komisi 4, Tri Astuti menambahkan moratorium pengangkatan PNS berlaku sejak 2005 sampai sekarang. Kalau moratorium belum dicabut tentu menjadi kendala. Selama ini, DPRD dan Disdik telah berupaya untuk menyejahterakan honorer. Mulai dari gaji 500 ribu rupiah per bulan hingga 1 juta rupiah lebih.
Catatan Komisi 4, di Tuban setiap tahun rata-rata ada 500 PNS yang pensiun. Dilevel nasional lebih dari 100 ribu PNS yang pensiun. "Ini problem nasional bukan hanya di Tuban," tutup Ketua DPC Gerindra Tuban. [ali/ito]
