Reporter: Ali Imron
blokTuban.com - Puluhan mahasiswa Kabupaten Tuban yang tergabung Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menggelar aksi demontrasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Senin (16/12/2019).
Mereka menuding program BPJS kesehatan dan kesejahteraan gagal. Oleh karena itu, LMND dan SRMI menawarkan solusi program Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (Jamkesrata).
Koordinator aksi Yayang Heldi Julian mengatakan, BPJS harus segera dibubarkan karena gagal menangani kesehatan dan kesejahteraan warga.
"Sampai saat ini sistemnya masih asuransi bukan jaminan sosial," terang Yayang.
Sebelum dibubarkan Yayang meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap BPJS dan rekanan terkait. Kemudian mewujudkan Jamkesrata yang menjamin seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, dengan standar layanan yang layak.
Jamkesrata merupakan bagian dari upaya negara, untuk memberikan jaminan kesehatan yang preventif, preventif, dan rehabilitatif. Oleh karena itu, harus dilaksanakan secara langsung oleh negara melalui Kementerian Kesehatan.
Negara mengalokasikan Rp10.000 per warga negara setiap bulannya untuk 270 juta warganya. Dengan skema ini negara mencadangkan Rp32,4 triliun setiap tahun. Angka tersebut jauh lebih kecil dengan subsidi pemerintah untuk 96,8 juta PBI dari APBN ditambah Rp37,1 juta PBI dari APBD.
"Apabila alokasi dinaikkan menjadi Rp20.000 per warga jadi total Rp64,8 triliun. Pemerintah tetap dapat menghemat anggaran dalam jumlah yang besar," tegasnya.
Karena seluruh pimpinan dan anggota DPRD ada acara di luar, perwakilan massa ditemui Kabag Humas DPRD, Sri Hidajati. Cicik sapaan akrabnya akan mengundang perwakilan LMND dan SRMI untuk hearing dengan Komisi 4 DPRD, Pemkab, Dinas Kesehatan, dan RSUD.
"Hearing paling cepat dua hari mendatang," tutupnya. [ali/col]
